Jakarta, NU Online

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Indonesia Media Wahyudi Askar menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi ajang perburuan rente dan tidak tepat sasaran.

Ia menyebut bahwa sejak awal perumusannya, program MBG sudah membuka ruang penyimpangan dalam implementasinya.

“Memang sejak dari awal desain kebijakan ini sudah sangat dekat dengan perburuan rente. Jadi kalau dari awal niatnya sudah salah, implementasi ke depan juga pasti akan keliru. Tapi kan sebaik-baiknya usaha, kita harus terus melakukan apa yang kita bisa,” kata Askar dalam Kajian Ramadhan bertema Hukum Mengantar Ompreng Hingga Akhir Zaman yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (25/2/2026).

Dari sisi fiskal, Askar menegaskan bahwa MBG bukanlah program gratis karena dibiayai dari pajak masyarakat. Ia mengajak publik menyadari sumber anggaran negara dengan melihat kembali pajak yang dibayarkan dalam berbagai transaksi sehari-hari, mulai dari belanja ritel, pembelian bahan bakar, hingga konsumsi makanan dan minuman.

“Kumpulin semua struk belanja dan lihat PPN yang kita bayar. Kemudian kita bayar SPT tahunan yang rutin itu kita setor ke negara. Apalagi kelas pekerja ya, kelas pekerja baik itu PNS maupun buruh, semua kita bayar pajak, baik dari pajak konsumsi,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti kualitas dan nilai riil makanan yang diterima siswa. Menurutnya, meski nilai anggaran per porsi sekitar Rp10.000, makanan yang sampai kepada siswa diduga bernilai jauh lebih rendah, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai margin distribusi.

“Mungkin narasinya sekarang, wah itu MBG kan ngasih makan orang, ngasih makan anak-anak Indonesia gitu ya. Fiskal kita terbatas dan akhirnya kita mengorbankan program pendidikan. Saya ngajar di kampus juga, angka berhenti atau DO dari kampus itu meningkat sekarang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Askar membandingkan praktik bantuan sosial di negara maju yang umumnya difokuskan kepada kelompok masyarakat miskin. Ia menilai MBG di Indonesia belum berbasis prioritas, karena diterapkan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima.

“Yang diutamakan adalah masyarakat miskin. Karena kalau kita hitung, kalau MBG dipokuskan pada masyarakat miskin, per anak itu bahkan bisa dapat 50 ribu rupiah. Tapi kan ini enggak. Banyak yang salah sasaran. Orang kaya juga menerima MBG. Sekolah-sekolah mewah di Jakarta juga menerima MBG,” tegasnya.
 

Askar juga menyoroti dampak pengalokasian anggaran MBG terhadap program sosial lainnya. Ia menyebut sejumlah bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami penurunan, transfer tidak meningkat, serta bantuan lain seperti BLT dialihkan. Selain itu, pemangkasan dana desa disebut berdampak pada layanan dasar, termasuk posyandu, gaji honorer, dan pembangunan infrastruktur kampung.

“Makanya fakir miskin itu kadang kalau kita lihat di sekitar kita itu banyak sekali juga. Dan sebagian itu enggak ter-capture karena MBG loh. Mereka orang miskin itu enggak butuh MBG dalam bentuk itu. Mereka butuh makanan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh orang tua yang ada pekerjaan kemudian mereka bisa menafkahi anaknya dengan layak,” paparnya.

Sementara itu, Program Officer Divisi Tata Kelola Partisipasi dan Demokrasi Transparency International (TI) Indonesia, Agus Sarwono, menyampaikan bahwa kritik terhadap MBG kerap dipersepsikan sebagai pelanggaran. Padahal, menurutnya, kritik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dijaga.

“Ada yang menyiapkan gugatan perbuatan melawan hukum lewat PTUN. Ada yang mengorganisir guru honorer dan anak korban keracunan untuk melakukan gugatan terhadap negara. Ruang-ruang ini nggak boleh berhenti. Menurutku ini harus jadi gerakan bersama,” ungkapnya.

Agus juga menilai anggaran MBG yang besar belum menunjukkan efektivitas yang memadai. Ia menyebut adanya potensi pemborosan, termasuk makanan terbuang, serta keuntungan yang lebih banyak dinikmati kelompok tertentu dibandingkan masyarakat kecil.

“Petani terdampak? Nggak. Petani nggak berdampak sama sekali. Yang dibeli gabahnya, bukan berasnya. Lalu didistribusikan ke Koperasi Merah Putih. Koperasi itu yang mengeluarkan biaya selep dari gabah jadi beras. Setelah jadi beras dijual ke dapur-dapur SPPG. Yang untung mereka-mereka,” ujarnya.

“Yang buntung siapa? Petani buntung. Peternak buntung. Petambak buntung. Kita sebagai masyarakat juga merasakan. Harga telur mahal banget. Menjelang puasa kemarin terasa banget. Dari 27-28 ribu per kilo bisa jadi 30 ribu. Sawi juga naik, bisa 12-13 ribu di pasar dekat rumah. Itu terasa banget,” tambah Agus.