Jakarta, NU Online 

 

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro mendesak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Airlangga Hartanto untuk mempertimbangkan kembali subsidi motor listrik yang akan digabung ke dalam paket stimulus ekonomi kuartal III-2025. 

 

Tory mengatakan bahwa pemberian subsidi itu tidak menjawab akar masalah. Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan biaya transportasi menggerogoti 30 sampai 40 persen pendapatan warga miskin kota yang menjadi beban utama.

 

"Di tengah tabungan masyarakat yang habis dan tekanan inflasi, pemerintah justru mendorong konsumsi baru melalui subsidi motor listrik. Ini malah akan memberi beban baru, bukan obat bagi rakyat yang butuh kebijakan untuk meringankan pengeluaran, dan menambah pendapatan," katanya menurut keterangan yang diterima NU Online pada Kamis (11/9/2025).

 

MTI mengusulkan agar pemerintah bisa mengalihkan subsidi motor menjadi subsidi angkutan umum untuk meringankan beban masyarakat. Dia menjelaskan bahwa setiap penurunan tarif angkutan secara langsung menaikkan alokasi pendapatan yang siap dipakai (disposable income) untuk kebutuhan lain. 

 

"Subsidi angkutan umum adalah cara paling efektif untuk pengentasan kemiskinan struktural. Biaya transportasi yang dihemat akan langsung bisa dialihkan untuk beli makan, sekolahkan anak, atau berobat. Ini stimulus ekonomi riil yang langsung dirasakan di tingkat akar rumput dan memiliki multiplier effect yang luas," jelasnya.

 

Pakar Transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menegaskan bahwa kebijakan subsidi motor listrik datang di waktu yang tidak tepat. Hal ini mengingat kondisi tabungan masyarakat menipis dan daya beli melemah.

 

Ia mengungkapkan bahwa subsidi untuk produk konsumtif (motor) justru menciptakan liabilitas baru (cicilan, maintenance), bukan menyelesaikan masalah pokok penurunan pendapatan.

 

Harapan pemerintah sebagai stimulus ekonomi sangat meleset dari realita. Masyarakat memaknai stimulus sebagai cara untuk memperluas lapangan kerja dan menaikkan pendapatan, yang mana motor listrik tidak bisa menjawab itu. Subsidi justru menggerus APBN yang bisa dialokasikan untuk program yang lebih mendesak seperti pengentasan kemiskinan," katanya kepada NU Online pada Kamis (11/9/2025).

 

Djoko menegaskan, memotong subsidi angkutan umum adalah langkah mundur yang membunuh budaya penggunaan transportasi umum yang sudah mulai tumbuh.

 

"Kami prihatin, pemotongan subsidi angkutan umum justru sedang terjadi di beberapa daerah. Ini menggagalkan budaya baik yang sudah dibangun susah payah. Pemerintah pusat harus memimpin dengan contoh, mengalihkan subsidi motor listrik untuk memperkuat layanan angkutan umum, bukan melemahkannya," pungkasnya.