Jakarta, NU Online

Persoalan masyarakat adat menjadi salah satu tema bahasan dalam debat putaran keempat pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang akan berlangsung pada 21 Januari 2024 mendatang. Debat keempat akan menghadirkan para calon wakil presiden (cawapres) yakni Abdul Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Moh Mahfud MD. 

Menanggapi itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hj Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menyampaikan bahwa persoalan masyarakat adat sampai saat ini menjadi isu yang belum memiliki titik terang. Ia mengaku tengah menunggu gagasan para cawapres soal perlindungan dan pelestarian masyarakat adat di Indonesia. 

"Kita tunggu nih, kontestan kita (cawapres) punya gagasan apa tentang melindungi hak-hak masyarakat adat dan bahkan memperkuatnya sebagai kekuatan masyarakat Indonesia," katanya kepada NU Online di lantai 5 Gedung PBNU, pada Kamis (11/1/2024).

Putri sulung KH Abdurrahman Wahid itu berharap, seluruh cawapres dapat menunjukkan komitmen dan konsistensi terhadap pelestarian dan kelestarian masyarakat adat dan seluruh warga Indonesia sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa terpinggirkan.

"Kita harus mengakui masyarakat adat yang saat ini makin lama makin terpinggirkan, makin tidak terlindungi dan tidak terpenuhi hak-haknya. Kalau kita di lingkungan NU mengenal dhuafa dan mustadh'afin, dhuafa itu orang-orang atau kelompok-kelompok yang lemah, tapi kalau masyarakat adat mereka bukan sekedar lagi lemah, tapi dilemahkan oleh sistem," jelasnya.

Bagi Alissa, masyarakat adat adalah komponen terpenting dari seluruh sistem masyarakat di Indonesia, sehingga keberadaannya tidak boleh menjadi stigma negatif. Bahkan, harus diikutsertakan dalam pembangunan Indonesia. 

"Indonesia tidak bisa menjadi Indonesia tanpa masyarakat adat. Karena itu, debat nanti harus menguji itu. Misalnya paslon nomor 1 punya gagasan apa soal masyarakat adat, punya komitmen apa? Paslon 2 punya komitmen apa, paslon 3 punya komitmen apa? Itu yang harus diuji itu komitmennya, gagasannya, rencana kedepannya gitu," tegas Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian itu. 

"Jadi bukan ada berapa jumlah masyarakat adat di Indonesia? Misalnya, atau bapak kenal tidak dengan masyarakat adat yang namanya Kaharingan? (Pertanyaan) itu tidak bisa menunjukkan apa-apa bagi rakyat untuk menilai dan lebih banyak urusan sakit hati dan emosi," sambungnya.

Alissa juga mengingatkan seluruh capres dan cawapres agar dapat mempersiapkan data yang baik, sehingga debat-debat selanjutnya lebih bisa mengarahkan ke dalam pembahasan yang substansial.

"Walaupun saya ingin mengingatkan kepada kontestan bahwa bagaimanapun debat yang para kontestan lakukan adalah debat yang dilakukan untuk kontestasi mendapatkan kekuasaan," katanya.

Alissa mewanti-wanti, para capres dan cawapres harus mampu menjawab dalam tekanan atau keadaan terdesak. Ini harus disiapkan sehingga tidak bisa seenaknya di dalam forum debat. 

"Bagaimana kita menjawab dalam tekanan, bagaimana kita menjawab ketika sedang terdesak, bagaimana kita cuma punya waktu sekian menit? Itu yang harus dipersiapkan untuk lebih baik tidak bisa kemudian kita seenak-enaknya," tutup Alissa.