Masyarakat Adat Terpinggirkan, Akademisi Minta Debat Keempat Pilpres 2024 Bahas Kearifan Bangsa

Jakarta, NU Online 

Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 telah memasuki tahap yang keempat pada 21 Januari 2024 mendatang. Dalam debat tersebut, nantinya para Calon Wakil Presiden (Cawapres) seperti Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD akan membahas soal masyarakat adat dan desa.

Menanggapi sinyal itu, Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansyah berkomentar bahwa masyarakat ada saat ini sudah banyak yang terpinggirkan, Ia hanya ingin memastikan agar debat yang diikuti oleh cawapres itu akan membahas soal kearifan budaya sebagai jati diri bangsa yang ada di dalam masyarakat adat yang sejatinya telah tumbuh dan mengakar sejak lama. 

"Masyarakat adat ya itu hal-hal yang memastikan budaya dan masyarakat lama sebagai bagian dari kearifan bangsa ini harus dipastikan tata kelola keberlanjutannya," katanya kepada NU Online, Kamis (11/1/2023) pagi.

Tantan menyoroti masyarakat adat selama ini hanya dimanfaatkan hanya sebatas bahan objek sebagai bagian dari keuntungan ekonomi yang dieksploitasi pula sumber daya alam yang ada didalamnya. 

"Sementara mereka sendiri (Masyarakat adat) kepastiannya (Masa depan) tidak bisa diharapkan," jelasnya.

Terkait masyarakat adat yang dipinggirkan, Tantan menjelaskan banyak dalam banyak kasus masyarakat sering tergusur ke dalam kawasan-kawasan yang tidak produktif. Sehingga, masyarakat adat perlahan meninggalkan dan tergusur secara permanen dari tempat tinggalnya.

"Kalaupun masuk ke kawasan hutan, mereka juga dipersoalkan karena mereka dianggap masuk ke kawasan hutan lindung. Sementara banyak usaha-usaha dan industri yang merusak hutan meskipun mereka berizin tetapi secara real mereka menghancurkan bentang alam habiskan pohon dan merusak oksigen," jelasnya.

Tantan berharap agar para capres-cawapres memiliki skenario yang berfokus pada revitalisasi kawasan-kawasan tidak produktif. Ini mencakup lahan-lahan yang dapat dijadikan sumber daya alam alternatif tanpa merusak keberlanjutan budaya dan lingkungan.

"Apa itu kawasan tidak produktif? Yaitu kawasan yang tidak subur yang dia ditanami apapun, dikelola apapun, kurang bagus selain dijadikan lahan komersil. Misalnya, kawasan bercadas, tandus, air jauh, dan bukan kawasan produktif. Nah yang begitu-begitu itulah yang sebaiknya dikelola," katanya.

Tantan menyebutkan bahwa dengan kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat dan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan perlu menjadi fokus utama para paslon. Hanya dengan pendekatan ini, Indonesia dapat tetap maju tanpa harus mengorbankan kearifan budaya dan kelestarian lingkungan.

"Semua harus jadi isu yang disinggung karena jangan sampai mengorbankan kehijauan lingkungan atau alam yang bersih atau yang demi infrastruktur (pembangunan)," terangnya.