Jakarta, NU Online 
Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai kualitas demokrasi Indonesia saat ini masih berada dalam kategori “cacat” atau flawed democracy. 

Hal ini didasarkan pada sejumlah indikator internasional yang menempatkan Indonesia pada posisi menengah dengan banyak catatan perbaikan mendesak.

 

Umam memaparkan data Democracy Index dari Economist Intelligence Unit (EIU) yang menempatkan Indonesia di peringkat 59 dari 167 negara dengan skor 6,44 (skala 0–10). Posisi ini membuat Indonesia masuk kategori flawed democracy, setara dengan Amerika Serikat yang juga mengalami penurunan dari kategori full democracy.

 

"Democracy already exists there, tetapi ada sejumlah catatan yang perlu diantisipasi,” ujarnya dalam diskusi secara yang digelar secara daring Sabtu (27/9/2025). 

 

Salah satu indikator yang paling lemah adalah budaya politik dan kebebasan sipil, yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

 

Dari sisi pemberantasan korupsi, Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Corruption Perception Index (CPI) tahun 2024 menunjukkan skor 37, hanya naik sedikit dari skor 34 tahun sebelumnya.

Kenaikan ini, menurut Umam, lebih karena adanya indikator baru dari World Economic Forum yang membuat skor terlihat membaik, padahal tanpa indikator tersebut posisi Indonesia stagnan di angka 34.

 

“Indonesia di ranking 99 dari 180 negara. Angka ini memang naik tiga poin, tapi ada catatannya,” tegas Umam.

Target pembangunan berkelanjutan
Dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Index, Indonesia berada di posisi 77 dari 167 negara dengan skor 70,22. Capaian ini relatif lebih baik dibanding beberapa negara Asia Tenggara, namun masih menyisakan pekerjaan rumah di banyak aspek pembangunan berkelanjutan.

 

Umam menekankan bahwa demokrasi Indonesia tidak sedang gagal, melainkan “belum selesai”. Ia menyebut, “Indonesia’s democracy is not failing. It is unfinished. Belum selesai. Kita harus kerja. Kita harus melakukan perbaikan-perbaikan," ujarnya.

 

Menurutnya, yang dibutuhkan sekarang adalah urgensi memperbaiki sistem politik, mulai dari regulasi pemilu, representasi politik, hingga pencegahan politik transaksional. 

 

Ia menyoroti praktik pork barrel politics dan politisasi instrumen negara yang masih sering dituding terjadi, meski sulit dibuktikan secara hukum.

 

Umam menekankan perlunya langkah cepat memperbaiki desain pemilu dan regulasi politik agar tidak lagi muncul “aturan mendadak” menjelang pemilu. 

 

Ia mencontohkan keluarnya Perppu tentang nomor urut partai politik yang dikeluarkan tiba-tiba menjelang Pemilu 2024.

 

“Kita harus mencegah yang disebut rule by surprise,” katanya.

 

Selain itu, ia mendorong beberapa pembahasan serius terkait.

 

Pertama, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dan parlemen. Kedua, sistem proporsional dalam pemilu. Ketiga, demokratisasi internal partai politik, Keempat,konversi suara ke kursi legislatif. Kelima, serta pencegahan politik uang dan penyalahgunaan aparat negara.

 

Umam juga menyoroti masalah desentralisasi. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan hanya sekitar 30% daerah yang memiliki fiskal kuat. 

 

Sebagian besar daerah masih bergantung pada transfer pusat. Kondisi ini, menurutnya, bisa memicu kebijakan pajak daerah yang memberatkan masyarakat bila dana transfer berkurang.

 

"Ini menjadi wake-up call bagi pemerintah dan parlemen untuk menata ulang sistem politik dan fiskal agar lebih sehat dan berkeadilan," jelasnya.

 

Umam menekankan bahwa perbaikan demokrasi tidak hanya tanggung jawab akademisi, tetapi juga melibatkan masyarakat sipil, pemerintah, media, dunia usaha, dan partai politik.

"Momentum Agustus Kelabu kemarin harus menjadi penanda bahwa rakyat menghendaki perbaikan itu semua. Start from today,” pungkasnya.