Purwakarta, NU Online
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah produk ijtihad para ulama dan para tokoh pendiri bangsa lainnya yang terdiri dari berbagai latar belakang.

"Menurut fiqih siyasah, negara itu adalah organisasi politik tertinggi bagi bangsa Indonesia," papar Mahfud dalam sambutannya yang di acara Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren yang digelar Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), di Pesantren Al Muhajirin Purwakarta, Ahad (24/9/2023).

Di hadapan ribuan kiai dan pengasuh pesantren ia menjelaskan Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai produk ijtihad para ulama, sudah sesuai dengan Piagam Madinah, yaitu negara bersifat inklusif dan kosmopolit.

"Negara itu, bentuk dan sistemnya adalah pilihan bebas sesuai dengan kebutuhan bangsanya masing-masing atau sesuai dengan kebutuhan adat masing-masing. Ibnu Qayyim mengatakan, hukum itu selalu berubah, kalau waktunya berubah hukumnya berubah," jelas Mahfud.

Hal itu, terang dia, sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi saw, di 47 Pasal dalam Piagam Madinah terkait perlindungan kepada setiap orang, suku, bangsa, dan agama yang berbeda, yang kemudian dituangkan di dalam konstitusi dan tata hukum NKRI. 

"Tirulah Nabi dengan menjaga NKRI, tidak boleh diskriminatif dan tidak boleh menganggap orang lain yang berbeda sebagai musuh," ucapnya. 

Oleh sebab itu, tegas dia, kalau warga pesantren mengatakan NKRI harga mati dan Pancasila harga mati, itu benar secara fiqih, karena terbentuknya negara Indonesia adalah hasil kesempatan.

"Siapa melawan kesepakatan menurut fiqih namanya bughat. Bughat itu pemberontak," tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kembali agar orang-orang pesantren terus ikut menjaga kedaulatan negara.

"Dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini, mari kita semua menjadi Muhajirin orang-orang yang hijrah menuju Indonesia emas. Indonesia emas itu dalam bahasa arabnya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur," pungkas Mahfud.

Senada, Ketua Yayasan Al-Muhajirin, Hj Ifa Faizah Rohmah juga mengatakan, peran pondok pesantren tidak bisa dipungkiri menjadi kekuatan besar bahkan menjadi fondasi dalam kemerdekaan Republik Indonesia.

"Pesantren berkontribusi besar dalam memerdekakan Indonesia," kata Hj Ifa dalam sambutannya di acara Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren bertema 'Fiqih Siyasah: Penguatan Kemandirian Pesantren untuk Stabilitas Nasional' itu. 

Untuk itu, ia mengajak kepada para ribuan kiai dan para pengasuh pesantren yang menghadiri acara halaqah ini untuk memperkuat komitmen dalam mengembangkan dan memajukan pesantren, dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh para ulama terdahulu.  

"Karena itu, mari tentunya kita kuatkan perjuangan para ulama kita terdahulu dengan senantiasa (terus mendorong) pondok pesantren bisa mumpuni dalam berbagai aspek, baik itu pendidikan ekonomi dan juga kemasyarakatan," ajaknya. 

Selanjutnya, Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat itu juga menyampaikan rasa syukur atas dipilihnya Pesantren Al Muhajirin sebagai tempat perhelatan halaqah nasional ini. Baginya, P3M adalah sebuah lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan dan non-pemerintah (NGO) yang berbasis pada komunitas pesantren sebagai pusat pendidikan dan keagamaan masyarakat .

“Kami keluarga besar Al-Muhajirin merasa bahagia, bangga diberikan kepercayaan oleh P3M untuk menjadi shahibul bait, pada kegiatan ini, dan mudah-mudahan kehadiran para kyai para alim ulama di pondok pesantren Al Muhajirin tentu menjadi keberkahan untuk kami," ucap Hj Ifa. 

Sementara itu, Direktur P3M, H Sarmidi Husna menyampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan Al-Muhajirin yang telah bersedia menjadi tuan rumah di kegiatan halaqah ini.

Hadir dalam kesempatan ini jajaran pengurus NU, antara lain Rais PBNU KH Masdar Farid Mas'udi, Katib PBNU KH Abdul Moqsith Ghazali, dan Rais PWNU Jawa Barat KH Abun Bunyamin. 

Selain itu, hadir pula sederet pejabat seperti Mantan Wakil Ketua BIN As'ad Said Ali, Direktur PD Pontren H Waryono, Staf Ahli Kemenkeu RI  Yon Arsal, Staf Khusus KSP Republik Indonesia Rumadi Ahmad, Senior Vice President BSI Mohammad Syukron Habibie, Sekretaris Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia Pipin Moh Saiful Arifin, dan  Sekretaris Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK RI Mahfud.