Jakarta, NU Online 

Presiden RI Prabowo Subianto membentuk dua badan tambahan pada kabinetnya yaitu Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus serta Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dua badan tersebut menambah gemuknya kabinet Prabowo-Gibran yang tengah disorot banyak kalangan karena dinilai tumpang tindih, lapisan struktur birokrasi bertambah, dan berpotensi menguras anggaran negara.

"Saudara-saudara sekalian kalau saudara perhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, saya perkuat Kepala Staf Kepresidenan, saya tambah lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus," jelas Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2024).

Prabowo menyebutkan tugas Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus ialah memantau semua program dan proyek yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo.

"Tugas mereka adalah memonitor semua program, memonitor semua proyek yang kita akan lancarkan," ungkapnya.

Selain itu, Prabowo juga membentuk satu badan baru bernama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Menurutnya tugas badan ini adalah meriset dan mengikuti semua program-program perlindungan sosial dan bantuan bagi rakyat yang membutuhkan 

"Badan ini akan mempelajari akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial semua program-program bantuan untuk bagian golongan rakyat yang perlu bantuan," ucapnya.

Prabowo sendiri mengatakan tujuan dari membentuk 2 badan baru ini bukan dengan maksud mencampuri urusan Kementerian terkait, namun ia membantu pekerjaan mereka agar lebih mudah dan lancar.

"Bukan saya mau mencampuri pekerjaan para Kementerian-kementerian tidak tapi saya ingin membantu dimana ada bottleneck atau kemacetan dimana ada kesulitan segera kita atasi," tutunya.

Presiden RI itu mengakui bahwa birokrasi di Negara Indonesia terkenal berbelit-belit dan lambat sehingga sering  mempersulit dibandingkan mempermudah para rakyat.

"Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal ribetnya dan lambatnya bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat," jelas Prabowo.

"Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dipersulit kenapa dibikin mudah," imbuhnya.

Sebab itu Prabowo meminta kepada para Menteri lebih berani dan tidak ragu-ragu memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Jika ada bawahan Menteri yang tidak kompeten Prabowo meminta untuk melaporkan agar bisa segera mengganti orang tersebut karena menurutnya masih banyak orang yang mau mengabdi untuk Indonesia.