Jakarta, NU Online

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilaporkan telah memengaruhi sekitar 3,4 juta jiwa di tujuh provinsi. Ia mendesak pemerintah memperkuat koordinasi penanganan serta menetapkan target yang terukur agar masyarakat tidak terus menjadi korban paparan asap.

Selain itu, Slamet mengungkapkan bahwa lebih dari 165 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dilaporkan terjadi di Kalimantan Barat sejak Januari 2026. Data tersebut menunjukkan besarnya dampak kesehatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menangani karhutla.

“Ketika jutaan warga terpapar asap, anak-anak tidak dapat bersekolah dengan aman, dan masyarakat kehilangan akses terhadap lingkungan yang sehat, negara tidak boleh hanya hadir melalui imbauan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dan memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi,” kata Slamet, dikutip NU Online dari situs resmi DPR RI, Selasa (20/10/2026).

Slamet menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarlembaga, menetapkan target penanganan yang terukur, serta memastikan setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Menurutnya, Presiden perlu memastikan langkah konkret yang dilakukan pemerintah, batas waktu pencapaian target, dan pihak yang bertanggung jawab atas penanganan karhutla.

“Jika persoalan terus berlarut, Presiden harus memastikan langkah konkret apa yang dilakukan, kapan target penanganan tercapai, dan siapa yang bertanggung jawab. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban keterlambatan negara,” ujarnya.

Johan Rosihan Soroti Lemahnya Pencegahan

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahun. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap upaya pencegahan dan penanganan karhutla.

Johan juga meminta Menteri Kehutanan mengevaluasi pelaksanaan tugas menjaga kelestarian dan potensi hutan. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah korektif apabila upaya perlindungan hutan belum berjalan efektif.

“Saudara sering menyampaikan kepada kami bahwa saya ditugaskan oleh Presiden untuk menjaga hutan, baik kelestariannya maupun potensinya. Kalau pada hari ini Saudara belum berhasil melakukan itu, saran saya, segera menghadap Pak Presiden, minta maaf bahwa Anda belum bisa melaksanakan tugas itu,” ujar Johan dalam pernyataan yang disampaikan pada Ahad (18/10/2026).

Asap Masih Terdeteksi di Sumatra dan Kalimantan

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa sebaran asap karhutla masih terpantau di sebagian besar wilayah Sumatra dan Kalimantan pada pertengahan Oktober 2026.

 

Berdasarkan pemantauan pada 16 Oktober, BMKG mencatat 478 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Sumatra Selatan menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak, yakni 189 titik, sedangkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masing-masing mencatat 26 titik panas.

BMKG juga memperkirakan kondisi panas dan relatif kering masih berlangsung di sejumlah wilayah pada 20–26 Oktober 2026. Minimnya tutupan awan dan terbatasnya curah hujan di beberapa daerah dapat meningkatkan kerentanan lahan terhadap kebakaran. Meski demikian, hujan dengan intensitas sedang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk bagian Sumatra dan Kalimantan.

BMKG mengingatkan bahwa kondisi cuaca dan pergerakan angin turut memengaruhi penyebaran asap. Karena itu, pemantauan titik panas, upaya pemadaman, dan perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak tetap diperlukan.