Jakarta, NU Online

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyalurkan Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke sejumlah bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk pembiayaan sektor padat karya dan UMKM.

Meski begitu, Ekonom Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Muhammad Aras Prabowo menilai bahwa dana tersebut mestinya juga dapat disalurkan ke sektor agraria dan maritim dengan mempertimbangkan dimensi sosiologis petani dan nelayan.

“Perbankan harus mengubah pendekatannya dengan mempertimbangkan dimensi sosiologis petani dan nelayan. Pola pengembalian kredit tidak bisa disamakan dengan dunia industri formal. Harus memperhitungkan musim tanam, masa panen, dan periode melaut,” katanya melalui keterangan yang diterima NU Online pada Senin (27/10/2025).

Ia mencontohkan, BRI sebagai lembaga yang cukup berhasil membangun komunikasi produktif dengan petani dan nelayan. Model seperti ini bisa dijadikan acuan bagi bank-bank Himbara lainnya agar dana Rp200 triliun tersebut betul-betul produktif dan tidak sekadar menjadi angka pencitraan populis semata.

Terkait penyaluran ke sektor padat karya dan UMKM, katanya, harus memiliki ukuran kinerja yang jelas. Ia menegaskan bahwa dana sebesar itu tidak boleh menguap tanpa hasil nyata bagi rakyat kecil.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar dana yang disalurkan wajib menyentuh pelaku UMKM, petani, dan nelayan, bukan berhenti di level korporasi menengah ke atas.

“Kebijakan ini tidak boleh hanya menjadi respon reaktif terhadap situasi ekonomi jangka pendek. Pemerintah dan perbankan harus memastikan bahwa inovasi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu, Menkeu Purbaya mengaku siap untuk menambah anggaran untuk bank Himbara usai menyalurkan Rp200 triliun pada 12 September 2025 lalu. Ia mengungkapkan Himbara telah menyerap seluruh dana yang diberikan.

"Rp200 triliun, kecuali BTN belum lapor ya berapa. Tapi yang lain sepertinya udah makin besar deh penyerapannya. Tadi saya ketemu orang Danantara, sepertinya Mandiri akan minta lagi tuh Karena uangnya sudah Abis, yang (dikasihkan) Rp 55 triliun itu," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 24 Oktober 2025.