Menkeu Umumkan Rencana Alokasi APBN 2025: Tertinggi untuk Pendidikan Rp724,3 Triliun

Jakarta, NU Online

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani menyampaikan rencana pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2025.

Sri Mulyani menyebutkan, alokasi APBN tertinggi untuk pendidikan yaitu sebesar Rp724,3 triliun, disusul kesehatan Rp218,5 triliun dan perlindungan sosial Rp53,2 triliun.

Selain itu, Menkeu menyampaikan sejumlah rencana program prioritas pemerintahan Prabowo pada 2025 mendatang.

Program prioritas pemerintah meliputi kesehatan, infrastruktur pendidikan, dan pembangunan lumbung pangan pemerintah dengan menganggarkan Rp40 triliun.

"Selain itu, Presiden Prabowo menyampaikan kegiatan 2025 seperti kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun," kata Sri Mulyani, saat menyampaikan siaran pers melalui Kanal Youtube Sekretariat Presiden, dikutip NU Online, Rabu (11/12/2024).

Ia melanjutkan bahwa anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp144,6 triliun dan program makanan bergizi gratis Rp71 triliun. Langkah ini, menurutnya, sebagai upaya meningkatkan perekonomian nasional.

"Diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah, dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan bergizi," sambungnya.

Pemerintah pusat juga berencana mentransfer APBN ke daerah mencapai Rp919,9 triliun pada 2025. Untuk menjaga sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat memberlakukan undang-undang terkait hubungan keuangan pusat dan daerah.

Lalu terkait sistem penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pemerintah memberlakukan secara digital. Bagi Sri Mulyani, hal ini dilakukan untuk memudahkan tiap-tiap lembaga kementerian untuk menjaga koordinasi.

"Semua dalam bentuk elektronik yang bisa dipindai dari alat elektronik masing-masing yang kemudian tiap-tiap kementerian lembaga telah mendapatkan berbagai data yang sifatnya detail dari anggarannya," jelasnya.

Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membenahi perpajakan dan bea cukai dengan pemanfaatan teknologi digital.

"Kebocoran penerimaan negara dari tindakan-tindakan ilegal juga turut menjadi pusat perhatian pemerintahan," pungkasnya.