Jakarta, NU Online

Para tokoh bangsa lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan awal tahun 2025. Mereka menyoroti sejumlah isu terkait kinerja pemerintah. Salah satunya, program Makan Bergizi Gratis.

Pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta, pada Selasa (28/1/2025).

Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, salah satu tokoh Gerakan Nurani Bangsa, menilai program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi positif jika orientasinya benar.

Orientasi itu harus berdasarkan pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak anak-anak Indonesia terhadap kehidupan yang berkualitas.

"Sebagai pemenuhan hak anak-anak Indonesia terhadap kehidupan yang berkualitas atau tidak melalui pelaksanaannya? Makan Bergizi Gratis bisa menjadi program yang baik kalau cara pandangnya tepat, orientasinya pada kesejahteraan sosial," kata Alissa.

Ia mengingatkan pemerintah untuk bijak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program-program besar lain yang serupa dengan Makan Bergizi Gratis.

Alissa menyinggung pengalaman pemerintahan sebelumnya yang melakukan pengalihan prioritas anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Apakah APBN digunakan dengan bijak untuk program Makan Bergizi Gratis ini atau seperti pengalaman di periode lalu dengan pembangunan IKN? Kemudian kita mendengar dari berbagai kementerian/lembaga bahwa banyak sekali program-program yang terpaksa diminimalisir karena anggarannya digunakan untuk IKN," imbuh Alissa, Ketua PBNU itu.

Alissa juga merespons pertanyaan dari wartawan mengenai perilaku beberapa pejabat negara yang memicu kegaduhan masyarakat, terutama di media sosial. Para pejabat itu adalah Miftah Maulana Habiburrahman, Raffi Ahmad, dan Satryo Sumantri Brodjonegoro.

Menanggapi itu, Alissa mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan agar mengurangi selebrasi secara berlebihan. Ia menekankan bahwa pemimpin itu seharusnya menjadi pelayan, bukan malah minta dilayani.

"Pemimpin harus melayani, bukan dilayani oleh ajudan. Memang banyak penyelenggara negara di Indonesia ini yang terlalu banyak selebrasi," jelas Alissa.

Harapan kepada pemerintah

Tokoh Gerakan Nurani Bangsa yang lain, Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa pihaknya masih menaruh harapan besar kepada pemerintah.

Ia menegaskan bahwa Gerakan Nurani Bangsa tidak berada pada posisi untuk menilai atau mengevaluasi kinerja pemerintah secara langsung.

Namun, kata Lukman, Gerakan Nurani Bangsa hanya ingin menyampaikan pesan kebangsaan dan menaruh harapan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Kami tidak dalam posisi untuk menilai mengevaluasi kinerja pemerintah. Kami hanya ingin menyampaikan pesan kebangsaan, karena kami masih menaruh harapan pada pemerintahan ini," ungkap Menteri Agama RI 2014-2019 itu. 

Harapan ini, lanjut Lukman, menjadi landasan agar Gerakan Nurani Bangsa dapat turut mengawal jalannya roda pemerintahan demi kepentingan bangsa.

Lukman menegaskan, pesan kebangsaan yang disampaikan Gerakan Nurani Bangsa ini bertujuan untuk memperkuat visi bersama menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.