Jakarta, NU Online

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid menyatakan sikap untuk membersamai warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang sedang memperjuangkan nasib untuk menjaga kelestarian alam dan kehidupan. 

Alissa meminta pemerintah untuk bertindak adil dan partisipatif dalam menyusun agenda pembangunan. Karena menurutnya, agenda pembangunan jangan sampai mengorbankan rakyat kecil.

“Saya Alissa Wahid dari Jaringan Gusdurian Indonesia, mewakili para Gusdurian dari seluruh penjuru Indonesia, kami menyatakan sikap. Meminta negara untuk bertindak lebih adil, lebih partisipatif dalam menyusun agenda-agenda pembangunan,” kata Alissa, dalam video pernyataan sikap dikutip NU Online dari Gusdurian TV, Selasa (25/5).

 

Pasalnya, pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas telah menuai polemik. Di sana, pemerintah akan menambang batu andesit. Warga pun menolak penambangan itu karena akan berdampak pada perusakan lingkungan. Akibat penolakan tersebut, kekerasan justru dilakukan oleh aparat negara kepada warga Wadas yang sedang mempertahankan hak hidup dan lingkungannya. 

“Jangan sampai kejadian seperti di Wadas ini, terjadi dalam kondisi pembangunan global yang semangatnya no one left behind, tidak ada yang boleh tertinggal. Agenda pembangunan tidak selayaknya mengorbankan rakyat kecil,” tegas putri sulung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Ia yakin terdapat banyak cara dan strategi untuk bisa ditempuh oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan, tanpa harus mengorbankan rakyat kecil. Alissa menuturkan, pembangunan memang baik tetapi cara dan prosesnya juga harus baik.

“Pasti ada banyak cara, pasti ada banyak strategi, yang bisa kita tempuh untuk bisa menjalankan agenda pembangunan tanpa mengorbankan rakyat. Tujuan pembangunan bisa baik, tetapi cara dan prosesnya juga harus baik,” tuturnya.

“Kami bersama warga Desa Wadas yang sedang memperjuangkan nasibnya untuk menjaga kelestarian alam dan menjaga kehidupan mereka dari ekses pembangunan Bendungan Bener yang akan merusak kehidupan mereka,” tegas Alissa.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menyampaikan kepada pemerintah untuk mendengar aspirasi dari masyarakat dan para ahli. PBNU memandang, tambang harus dialihkan ke tempat lain. Sebab jika dilakukan di Desa Wadas maka akan menimbulkan longsor dan masalah di sumber mata air.

Kemudian, PBNU juga telah menugaskan Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Ahmad Royandi untuk turut mengadvokasi, membangun dialog, dan memediasi konflik yang terjadi di Desa Wadas. 

“Kita terus memantau perkembangannya,” kata Sekretaris Jenderal PBNU H Ahmad Helmy Faishal Zaini, kepada NU Online, beberapa waktu lalu. 

Ia menegaskan, PBNU akan terus mempelajari dan sudah bekerja untuk membantu mengatasi problem di sana.  Sebagaimana diketahui, warga desa setempat menolak adanya penambangan batu andesit. Sebab akan berpotensi merusak 27 mata air yang menjadi sumber pengairan sawah.

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad