Harga Sembako Tak Kunjung Turun, Luka Bencana Ekologi Masih Terasa di Aceh
Selasa, 13 Januari 2026 | 07:00 WIB
Jakarta, NU Online
Hujan yang turun di Aceh kini membalut kecemasan bagi warga terdampak. Trauma banjir bandang dan tanah longsor pada November 2025 ditambah dengan gempa bumi yang datang telah mengubah kehidupan masyarakat secara drastis.
Hampir dua bulan pascabencana, luka bencana ekologi ini masih terasa dan beban hidup belum juga mereda. Harga kebutuhan pokok masih mahal, pekerjaan hilang, dan pemulihan berjalan lambat.
Ketua Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU Bener Meriah Nurbaeti menggambarkan situasi psikologis masyarakat yang terus tertekan.
“Bencana ekologi ini mengubah kehidupan kami. Banyak warga saat ini tertekan mental karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi lagi banjir. Jadi, kalau sudah hujan, masyarakat merasa was-was. Ditambah lagi dengan banyak gempa yang datang di wilayah kami,” ujarnya kepada NU Online, Ahad (11/1/2026).
Tekanan mental itu diperparah oleh kondisi ekonomi yang belum pulih. Menurut Nurbaeti, harga sembako dan kebutuhan harian masih tinggi dan belum stabil.
“Hampir dua bulan ini, harga-harga sembako dan kebutuhan sehari-hari masih tinggi atau belum stabil,” ucapnya.
Masalah bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu keluhan utama warga. Ketersediaan yang terbatas membuat masyarakat harus antre panjang, bahkan tak jarang pulang tanpa hasil.
“BBM mohon diturunkan. Perbanyak subsidi BBM. Ini ada di pom tapi antre panjang. Terkadang akhirnya enggak dapat. Terpaksa beli di eceran harga 16 ribu. Padahal normalnya 10 ribu,” katanya.
Dampak bencana juga menggerus sumber penghidupan warga. Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan karena lahan persawahan dan perkebunan rusak akibat longsor.
“Banyak pekerjaan yang hilang, seperti buruh tani, karena lahan persawahan dan perkebunan mereka sudah hilang lahannya kena longsor. Akibatnya, masyarakat banyak yang kekurangan uang, tapi listrik masih bayar. Harusnya gratiskan listrik dan perbanyak bantuan air bersih gratis,” ujar Nurbaeti.
Dalam konteks pemulihan jangka panjang, Nurbaeti menegaskan pentingnya relokasi yang ketat dan berlandaskan aturan.
“Rencana relokasi sebaiknya sangat ketat sesuai dengan undang-undang Badan Penanggulangan Bencana Nasional di mana sesuai SOP yang berlaku bagi lokasi yang rawan bencana sebaiknya tidak dibangun lagi dan lebih baik untuk menanam kembali pohon harus diutamakan,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar memperbaiki tata kelola penanganan kebencanaan secara menyeluruh.
“Menata kembali tim secara terpadu khusus kebencanaan yang bisa bekerja dengan baik, bisa turun kelapangan dengan baik, dan libatkan relawan dari luar pemerintah, tersedianya mobilitas ke lapangan dengan baik, karena ada kendala dengan sarana prasarana dan data yang akurat terkait dengan kebencanaan. Banyak yang kena bencana, tapi banyak kurang mendapat perhatian,” katanya.
Kondisi serupa dirasakan masyarakat di Aceh Singkil. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Aceh Singkil Muhammad Yusuf menilai bencana ekologi telah menghilangkan rasa aman dan kemandirian ekonomi warga.
“Banyak masyarakat terdampak yang mengalami perubahan luar biasa kaya yang selama ini di miliki dan di usahakan masyarakat, seperti tempat tinggal, usaha, dan rasa keamanan yang di dapatkan, pupus dengan bencana ekologis ini,” ucapnya dengan lirih.
Ia mengakui bantuan tanggap darurat relatif terpenuhi. Namun pemulihan kehidupan warga belum menyentuh akar persoalan.
“Untuk bantuan sekedar tanggap darurat sementara bisa terpenuhi, tapi keinginan punya tempat tinggal, usaha dan pekerjaan selama ini belum terpenuhi,” katanya.
Yusuf menekankan perlunya kesiapsiagaan pemerintah yang lebih serius, termasuk ketersediaan infrastruktur darurat.
“Pemerintah seharusnya punya persiapan dan dana tanggap darurat yang lebih maksimal, adanya cadangan sarana dan prasarana yang sewaktu bencana, sudah standby dan bisa di gunakan. Seperti putusnya akses jalan dan jembatan, sudah ada solusi berupa akses dan jembatan rangka baja,” ucapnya.
Selain itu, ia berharap penegakan hukum terhadap perusakan hutan diperketat untuk mencegah bencana serupa terulang.
“Harapan saya semoga pemerintah semakin gencar melakukan penangkapan yang melakukan kegiatan pemotongan liar yang merusak hutan, meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi bencana ekologi,” pungkas Yusuf.
============
Para dermawan bisa donasi lewat NU Online Super App dengan mengklik banner "Darurat Bencana" yang ada di halaman Beranda atau via web filantropi di tautan berikut.