Jakarta, NU Online

Direktur International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) Reza Idria menegaskan bahwa pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra pada akhir November 2025 harus secara serius melindungi perempuan dan kelompok rentan.

Ia menilai, kebijakan kebencanaan nasional perlu mengintegrasikan kerangka Women, Peace, and Security (WPS) agar respons dan rekonstruksi berjalan lebih adil dan inklusif.

“Bencana dri dahulu hingga saat ini, tidak pernah benar-benar netral gender, sehingga pemulihan bencana di Aceh dan Sumatra harus mengintegrasikan pada kerangka Women, Peace, and Security (WPS),” katanya dalam Acara Konsultasi Kertas Kebijakan: Situasi Pascabencana Banjir dan Longsor Aceh 2025 dengan Pendekatan Women, Peace And Security (WPS) di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Menurut Reza, pembahasan kerangka kebijakan tersebut di tingkat nasional menjadi krusial karena menyangkut arah tata kelola kebencanaan negara.

Data lapangan yang dihimpun ICAIOS telah disusun dalam kerangka WPS agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pemulihan bencana ke depan.

“Kenapa kerangka kebijakan ini dibahas di Jakarta? Karena ini menyangkut tata kelola kebijakan nasional. Data lapangan yang kami peroleh kami tuangkan dalam kerangka WPS agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pemulihan kebencanaan ke depan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pendekatan WPS penting untuk memastikan aspek perlindungan, partisipasi, pencegahan, dan pemulihan berjalan lebih inklusif, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan. Tanpa perspektif tersebut, kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi berisiko mengabaikan kebutuhan spesifik mereka.

Reza menambahkan, pengalaman di lapangan menunjukkan masih adanya celah serius dalam perlindungan berbasis gender, terutama di lokasi pengungsian dan hunian sementara.

“Dampak bencana belum bersifat netral gender. Di sejumlah lokasi pengungsian, hunian sementara belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan dan privasi perempuan,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut membuka potensi risiko baru yang kerap luput dari perhatian para pengambil kebijakan.

“Ruang terbuka seperti MCK (mandi, cuci, kakus), tenda pengungsian berpotensi meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender,” tegasnya.

Selain persoalan keamanan, ia juga menyoroti pola distribusi bantuan yang masih berbasis kepemilikan aset formal. Skema ini dinilai berpotensi meminggirkan perempuan yang tidak tercatat sebagai pemilik lahan atau kepala keluarga dalam dokumen administratif.

“Sejak awal bencana, akses terhadap bantuan dan program pemulihan bencana menjadi tidak merata,” tegas Reza.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas dalam setiap tahap respons bencana. Tanpa data tersebut, kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi dikhawatirkan tidak menyentuh kebutuhan riil kelompok rentan.

Reza juga mendorong integrasi indikator Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (Gedsi) serta WPS dalam dokumen perencanaan resmi, termasuk Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan APBA.

“Integrasi Gedsi dan WPS dalam R3P dan APBA bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan fondasi agar kebijakan benar-benar inklusif dan tidak bias,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman Aceh dan Sumatra harus menjadi refleksi nasional bahwa pembangunan kembali pascabencana tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur fisik semata.

“Pemulihan yang adil adalah pemulihan yang memastikan perempuan dilindungi, dilibatkan, dan memiliki ruang setara dalam proses pengambilan keputusan,” pungkasnya.