Jakarta, NU Online

Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad menilai persoalan utama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bukan terletak pada wacana penempatannya di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melainkan pada lemahnya mekanisme pengawasan.

Menurutnya, lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan DPR belum menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan efektif.

“Masalahnya bukan di bawah atau tidak di bawah kementerian, tetapi kita punya lembaga pengawas yang ompong. Baik DPR maupun Kompolnas, tidak berjalan maksimal dan efektif,” ujar Hussein dalam diskusi bertajuk Quo Vadis Reformasi Polri yang disiarkan melalui kanal YouTube Imparsial, Sabtu (7/2/2026).

Ia menjelaskan, Kompolnas selama ini hanya memiliki kewenangan memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden tanpa mandat penyelidikan maupun penindakan. Kondisi tersebut dinilai membuat pengawasan terhadap dugaan pelanggaran serius oleh anggota Polri tidak optimal.

Hussein juga menilai, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, terdapat risiko politisasi yang tinggi. Ia mengingatkan bahwa jabatan menteri merupakan jabatan politik yang berpotensi diisi oleh representasi partai politik.

“Kita tahu menteri itu jabatan politis. Kalau Polri di bawah kementerian, sangat rawan dipolitisasi,” katanya.

Selain itu, wacana tersebut dinilai bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 yang mengatur bahwa Polri berada langsung di bawah presiden. Perubahan posisi kelembagaan, menurutnya, akan berdampak pada perlunya revisi berbagai regulasi.

“Kalau ingin konsisten melakukan reformasi Polri, seharusnya yang diperkuat adalah lembaga pengawasannya, bukan memindahkan Polri ke bawah kementerian,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak wacana penempatan Polri di bawah Kemendagri. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).

“Saya menolak polisi di bawah kementerian. Kalau pun saya jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Listyo.

Ia menilai, penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi institusi kepolisian serta berdampak pada efektivitas penyelenggaraan negara dan posisi presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.