Jakarta, NU Online
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mengagendakan pembahasan pendidikan yang antidiskiriminasi dalam Kongres XVI IPPNU akhir November (30/11) di Palembang.

<>

Peserta kongres dari pelbagai wilayah di Indonesia akan menanggapi dan memberikan strategi alternatif ke depan bagi kebijakan pendidikan.

Isu tersebut digali dari laporan United Nation Development Program, UNDP tentang indeks pembangunan manusia (Human Development Index, HDI) yang menempatkan Indonesia pada tahun 2011 pada peringkat ke 124 dari 187 negara. Posisi pembangunan manusia Indonesia menurun dari peringkat 108 pada tahun 2010.

Indeks pembangunan manusia itu menghubungkan kualitas pendidikan dengan faktor ekonomi. Keduanya saling mempengaruhi. Kedua faktor itu secara signifikan, mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

IPPNU menilai bahwa kualitas pendidikan saat ini masih rendah. Sedangkan sejumlah institusi pendidikan dengan kualitas sumber daya pengajar dan fasilitas yang memadai hanya dapat diakses oleh segelintir warga; yang mampu.

Pemerataan pendidikan layak bagi masyarakat belum terwujud. Pendidikan dengan kualitas yang memadai masih menjadi barang mewah. Pendidikan dengan sarana dan kualitas SDM tenaga pengajar, belum dapat dijangkau oleh semua lapisan sosial di Indonesia.

Berdasarkan data di atas, IPPNU menilai akses pendidikan di Indonesia saat ini belum mewakili gagasan pendidikan nasional yang diprogramkan oleh pemerintah. Pendidikan nasional dengan persoalan ketersediaan SDM pengajar, diskriminasi akses, dan fasilitas pendidikan, masih jauh dari harapan.

IPPNU melalui kesempatan kongresnya yang ke-16 akan memanfaatkan posisinya sebagai kekuatan strategis untuk mengikis kesenjangan tersebut. Pembahasan isu pendidikan yang paling mendasar ini diharapkan menghasilkan putusan-putusan alternatif dan rekomendasi solutif dalam mengatasi kebuntuan pendidikan nasional. 



Redaktur: A. Khoirul Anam
Penulis   : Alhafiz Kurniawan