Jakarta, NU Online

Kelompok masyarakat harus mau menyuarakan gagasan dan pandangannya terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Upaya itu sebagai langkah memperkuat para pemangku kebijakan agar terus menghadirkan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan untuk masyarakat itu sendiri.

 

Masih banyak regulasi pemerintah yang dianggap tumpang tindih bahkan tidak diimplementasikan dengan baik. Banyak contoh, misalnya pada regulasi yang mengamanahkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menangani ektrimisme yang disebabkan oleh ideologi radikal.

 

Peran BPNT dinilai belum maksimal sehingga masalah-masalah radikalisme agama terus hadir di berbagai sektor. Untuk itu sebagai penerus generasi bangsa, kalangan anak muda di Indonesia harus ikut serta mengawal berbagai kebijakan tersebut dengan tidak asal mengkritisi namun dengan data dan dasar yang kuat.

 

“Anak muda itu harus melek literatur, salah satunya adalah kalau kita membaca literatur  itu hoaks ya jangan lah, karena sekarang ini literatur jarang tersaring.  Yang menyaringnya siapa? ya kita sendiri. Bagaimana anak muda secara teknologi itu melek dan bisa mempelajari apa saja yang bisa kita pelajari,” kata Program Manager Civil Society Against Extremism (C-Save) Kekek Harjanti di Hotel Amaris Pasar Baru, Jakarta Pusat saat diminta tanggapan terkait peran anak muda dalam mengawasi kebijakan pemerintah, Kamis (7/11).

 

Disisi lain, anak muda juga harus mampu mengekspresikan pemahaman agama, pemahaman budaya dan kualitas nalarnya melalui teknologi yang berkembang di Indonesia seperti Media Sosial (Medsos).

 

Langkah-langkah itu menurut Kekek, salah satu upaya menangkal pemahaman yang keliru yang kerap berkembang di Medsos. Paling penting ekspresi itu didasari dengan data dan literatur yang baik. 

 

Selama ini, lanjutnya, masyarakat fokus pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, padahal masih banyak kebijakan daerah di mulai dari provinsi sampai dengan kelurahan yang sebenarnya membutuhkan kritik dari pemuda.

 

“Sektor-sektor pemerintah daerah ini yang tidak kecium, dari mulai tingkatan lurah kecamatan, sering kali kita membuat policy brief yang besar padahal kita harus berfikir di tingkat kabupaten sampai kelurahan juga. Aktifis sepertinya belum pernah menyampaikan informasi yang relevan terkait hal-hal seperti ini. Ini yang harusnya kita tuangkan juga,” tuturnya.

 

Kekek menambahkan organisasi masyarakat sipil harus berkontribusi dan mengawasi semua kebijakan pemerintah yang ada. Dengan seperti itu, maka demokratisasi di Indonesia semakin dimanis.