Jakarta, NU Online
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dinaikkan mulai 2024. Kenaikan gaji juga akan diberikan kepada ASN Pusat dan daerah, TNI, Polri serta pensiunan.

 

Hal ini disampaikannya saat menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

“RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan daerah, TNI, Polri sebesar 8%, dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%, yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional,” katanya pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, Rabu (16/8/2023) siang di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta.

Ia menegaskan bahwa hal ini dilakukan untuk menjaga pelaksanaan transformasi berjalan efektif dengan memperkuat reformasi birokrasi. Menurutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna dengan perbaikan kesejahteraan tunjangan dan remunerasi ASN yang dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. 

 

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia yang cepat pascaterdampak pandemi Covid-19 telah berhasil membawa Indonesia naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) di tahun 2022.

"Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022," ungkapnya.

Indonesia juga menurutnya merupakan salah satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat dan konsisten pascapandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5 persen.

 

"Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Semester I-2023, ekonomi nasional tumbuh 5,1 persen. Inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1 persen sampai dengan Juli 2023," ujarnya.

Sementara tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023. Kemudian tingkat kemiskinan juga terus menurun hingga menjadi 9,36 persen pada Maret 2023. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.

Selain itu, Presiden menyampaikan, kebijakan fiskal Indonesia juga termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia juga lebih rendah dibandingkan sejumlah negara, seperti Malaysia yang sebesar 66,3 persen, Tiongkok 77,1 persen, dan India 83,1 persen.

"Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7 persen PDB di tahun 2021 menjadi 37,8 persen per Juli 2023," ujarnya.