Jakarta, NU Online

Koordinator Program dan Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ari Hardianto mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, program yang sudah berjalan sembilan bulan itu bukan sekadar menghadapi masalah teknis, melainkan mengalami kegagalan sistemik yang membahayakan anak-anak sekolah.

“Ini rekomendasi dari kami. Kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, melalui forum yang sangat terhormat ini, di depan Bapak-Ibu anggota Komisi IX DPR RI. Tolong wakilkan kami untuk sampaikan kepada Bapak Prabowo,” ujar Ari dalam rapat dengar pendapat umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Hentikan program, evaluasi total

Ari menegaskan, rekomendasi utama JPPI adalah menghentikan program MBG sekarang juga. Ia menekankan bahwa masalah yang muncul bukan lagi soal teknis di lapangan, tetapi kerusakan sistem tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengendali program.

“Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis yang sudah disampaikan, tapi kesalahan sistem di BGN. Karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah,” tegas Ari.

Selain penghentian, JPPI juga mendorong evaluasi total. Ia menilai Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab langsung untuk menata ulang sistem MBG di bawah BGN.

"Pak Presiden ini bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara total sistem dan tata kelola MBG di BGN itu,” katanya.

Dalam rekomendasi berikutnya, Ari menekankan pentingnya menempatkan keselamatan anak di atas ambisi politik. Ia mengingatkan bahwa anak tidak boleh dijadikan target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka.

“Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jangan jadikan anak itu jadi target-target program politik, yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak,” ujarnya.

Menurut Ari, laporan para tenaga medis juga menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berisiko memicu keracunan, tetapi juga mengurangi kualitas tumbuh kembang anak.

JPPI juga menyoroti pendekatan MBG yang seragam di semua daerah tanpa melihat kebutuhan spesifik. Ari menyebut program ini seharusnya menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau memang targetnya ingin mengurangi angka stunting, ya lakukan itu di tempat yang memang diperlukan. Jangan satu ukuran, satu program untuk semua,” katanya.

Ia menegaskan bahwa masalah MBG bukan hanya dirasakan anak-anak, tetapi juga guru dan orang tua yang terbebani sistem pengelolaan yang buruk. Meski program dinilai bermasalah, pemerintah justru berencana memperluas implementasinya.

Dalam rekomendasi terakhir, Ari menolak keras penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program MBG. Menurutnya, dana pendidikan semestinya difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, serta membiayai pendidikan anak putus sekolah.

“Jangan gunakan dana pendidikan untuk program makan-makan. Pemenuhan standar minimum kebutuhan pendidikan dasar kita seperti infrastruktur, gaji guru, pembiayaan anak, anak putus sekolah masih banyak. Ini malah MBG menjarah anggaran pendidikan,” tegasnya.

Ia pun menutup dengan permintaan tegas kepada DPR agar menyampaikan rekomendasi JPPI kepada Presiden.

“Kami minta hentikan MBG, hentikan program MBG, dan evaluasi total,” pungkas Ari.