Jakarta, NU Online
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melaporkan lonjakan penyebaran isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di masa kampanye. Belakangan ini penggunaan isu SARA ini menampakkan peningkatan signifikan terutama dalam memengaruhi para pemilih. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pihak JPPR mengusulkan, seyogianya membahas isu krusial ini di forum Muktamar ke-33 NU.
<>
Demikian saran Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz kepada Ketua Panitia Muktamar Ke-33 NU H Imam Aziz di Jakarta, Selasa (26/5) sore.

Menurut Masykur, perundang-undangan sebenarnya sudah menyebutkan rinci soal penggunaan isu SARA seperti penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan pasangan cagub, pasangan cabup, pasangan cawalkot, dan partai politik tertentu.

Penggunaan isu SARA dalam konteks kampanye, kata Masykur, berwujud pada hasutan, penyebaran fitnah, adu domba parpol, perseorangan, atau kelompok masyarakat.

Ironinya, isu SARA tidak hanya untuk menjatuhkan pasangan calon lawan, tetapi juga untuk mengangkat citra pasangan calon itu sendiri. Dengan kata lain, praktik kampanye dengan segala bentuknya, berlaku dua arah yaitu secara negatif (menjatuhkan pihak lain) dan positif (meningkatkan citra sendiri).

Masykur menilai cara kampanye begini tidak mendidik politik masyakarat, bahkan tidak bermutu. Setiap calon sibuk menanggapi isu yang dihembuskan lawan politiknya. Dalam kondisi seperti ini, subtansi kampanye berupa dialog visi, misi, dan program untuk kemajuan daerahnya menjadi terabaikan.

Apalagi pada 2015 KPU akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 9 propinsi dan 269 kabupaten atau kota se-Indonesia. Keadaan kampanye yang sudah-sudah, perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depan. 

“JPPR melihat pentingnya peran tokoh dan kiai setempat wa bil khusus di lingkungan NU untuk mengantisipasi isu SARA saat kampanye. Kalau isu ini dibahas di muktamar, NU secara langsung menciptakan kampanye damai, toleran, dan aman di masa-masa mendatang,” kata Masykur kepada NU Online di Jakarta, Selasa (26/5) sore.

Sementara H Imam Aziz mengatakan, sebenarnya ini merupakan keresahan bersama. “Kita tidak ingin cara-cara kotor begitu terjadi lagi di masa-masa kampanye ke depan. Yang jelas, kita akan bawa masukan ini ke dalam forum panitia,” kata Mas Imam. (Alhafiz K)