Jakarta, NU Online
Putri Sulung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menyampaikan bantahan atas tuduhan yang dilancarkan Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menyebut makam Gus Dur dibiayai negara. Hal ini disampaikan Rachland melalui twitternya pada 17 Februari 2021 lalu.

“Makam Gus Dur sampai saat ini dibiayai oleh Keluarga Ciganjur, termasuk prasasti. PP (Pondok Pesantren) Tebuireng pun hormati ini,” kata Alissa Wahid melalui akun twitter pribadinya, dikutip NU Online, Sabtu (20/2) sore.

“Dana negara tidak untuk makam, tetapi untuk jalan raya dan lahan berjualan warga. Maklum, ada 1,5 sampai 2 juta peziarah setiap tahun. Negara urus ini,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada dana untuk Museum Gus Dur. Sebab yang ada hanya bantuan untuk Museum Islam Nusantara. “Setahu saya disepakati Gus Solah (KH Salahuddin Wahid) dengan pemerintah sebelum Gus Dur wafat,” jelas Alissa.

Lebih lanjut, Alissa menuturkan bahwa setiap bulan Makam di Tebuireng hanya menerima sangat sedikit bantuan dari pemerintah. Terlebih untuk mengelola Makam Pahlawan Nasional yaitu Hadlratussyekh KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahid Hasyim.

“Sedangkan Makam Gus Dur tidak termasuk (mendapat biaya dari pemerintah). Jadi, next time lebih hati-hati ya, Rachland Nashidik. Jangan asal,” tegas Alissa.

Sementara itu Pengurus Pusat (DPP) Barisan Kader (Barikade) Gus Dur juga menyampaikan surat terbuka atau somasi kepada Rachland. Ditegaskan bahwa tuduhan tersebut merupakan alasan atau mengaitkan sebagai pembanding atas polemik pembangunan Museum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan yang dibiayai uang APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sebesar Rp9 miliar.

Ditegaskan pula bahwa ungkapan Rachland tersebut sangat tidak benar, tendensius, dan mengada-ada. Bahkan membuat para santri Gus Dur merasa terlecehkan. Sebab, Makam Gus Dur di Tebuireng, Jawa Timur, sepenuhnya dibiayai keluarga inti.

“Bahwa negara mengeluarkan biaya adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan demi kelancaran lalu lintas, karena ribuan peziarah hadir setiap hari sepanjang tahun dan museum Islam Nusantara. Jadi sama sekali tidak untuk membiayai makam Gus Dur,” demikian bunyi surat terbuka yang diterima NU Online pada Sabtu siang.

“Maka berdasarkan hal-hal di atas, kami mendesak dengan tegas agar saudara mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf, sebelum kami melakukan tindakan hukum,” tegas DPP Barikade Gus Dur lewat surat terbuka yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur H Priyo Sambadha dan Sekjen Pasang Haro Rajagukguk itu.

Sebelumnya pada 17 Februari lalu pukul 09.20 WIB, Rachland Nashidik mencuit pernyataan di twitter tanpa menyinggung Gus Dur. Ia berasumsi bahwa tidak ada yang salah dengan Museum Kepresidenan. Sebab Indonesia memiliki Museum Bung Karno dan Amerika Serikat punya museum dari presiden-presidennya.

“Museum adalah jejak bagi ingatan sejarah, bisa jadi rujukan bagi standar pencapaian pada suatu bangsa. Dan obyek wisata bagi pendapatan daerah,” ungkap Rachland.

Cuitan tersebut kemudian dikomentari oleh seorang warganet yang memiliki akun twitter bernama @EAndalusy. Akun ini mengatakan bahwa memang tidak ada yang salah dan tidak ada yang menyalahkan kalau pembiayaan pembangunannya bersumber dari pribadi.

“(Tapi) yang bikin prihatin dan Tuhan tidak suka kok teganya di masa krisis pandemi ini ada yang mengemis anggaran hanya demi museum keluarga,” cuit akun @EAndalusy itu.

Dari komentar itulah, kemudian Rachland membalas dan menyinggung Gus Dur. Ia awalnya mengklarifikasi bahwa Museum SBY bukan museum keluarga. Lalu inisiatif pendanaan datang dari Pemprov yang itu juga sebagian.

“Pertama, bukan museum keluarga. Kedua, inisiatif pendanaan datang dari Pemprov, itu juga cuma sebagian. Terbesar berasal dari sumbangan dan partisipasi warga. Ketiga, sebagai pembanding, Anda tahu makam Presiden Gus Dur dibangun negara?” demikian cuitan Rachland Nashidik yang kemudian menjadi polemik.

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Muhammad Faizin

---