Pati, NU Online

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada 27 November 2024. Para calon pemimpin di berbagai daerah se-Indonesia kini sudah mulai keliling untuk 'belanja masalah' agar saat bertugas nanti bisa langsung mengeksekusi kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat.

Berbagai keluhan dan aspirasi bermunculan dari warga di daerah, termasuk dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Petani garam, ibu rumah tangga, hingga pelaku UMKM menyampaikan keluhan, kritik, dan aspirasinya untuk didengar oleh calon pemimpin mereka.

Seorang Petani Garam di Pati, Ahmad Ridwan mengatakan bahwa ada sangat banyak permasalahan yang terjadi di daerahnya, dari mulai problem sampah hingga harga garam lokal yang murah.

“Sampah sudah sangat parah di Kabupaten Pati, bukan hanya di Pati tapi untuk seluruh Indonesia keadaannya sudah sangat parah. Itu bisa merusak ekosistem lingkungan dan keberlangsungan hidup di masa mendatang,” ujarnya kepada NU Online pada Kamis (19/9/2024).

Ridwan berharap banyak kepada pemerintah, khususnya para calon kepala daerah jika nanti sudah menjabat, agar menaikkan harga garam kemudian menstabilkan harganya. Ia mewakili petani garam di Indonesia merasakan pedihnya menjalani profesi sebagai petani garam karena harga garam yang anjlok.

“Jangan sampai harga garam itu anjlok. Jangan sampai harga turun ke dasar jurang. Sampai sekarang kan masih sangat murah. Per kilogram itu cuma Rp400 atau Rp500. Ya kalau bisa per kilo Rp1000, garam dari petani bukan tengkulak,” jelasnya.

Ia merasa heran karena saat ini Indonesia masih kekurangan suplai garam, tetapi yang terjadi justru pemerintah melakukan impor garam dari luar negeri padahal petani garam lokal sedang panen.

Ridwan juga mengkritik pemerintah yang terkesan tidak mau ambil pusing saat kualitas garam petani lokal tidak memenuhi standar garam industri.

“Kalau kualitas garam (petani lokal) itu kurang atau belum (memenuhi) standar permintaan produksi yaitu bagaimana agar garam petani memenuhi standar produksi. Itu kan bisa dikasih edukasi. Garam di sini melimpah, masih saja impor garam terus, PR untuk kepala daerah, PR untuk pejabat-pejabat negeri ini, jangan impor terus, (dan) impor lagi. Juga untuk (bahan) lainnya,” tegas Ridwan.

Ia juga menyoroti jumlah angkatan kerja tiap tahun yang melimpah, tetapi tidak terserap secara maksimal untuk memenuhi kuota lapangan kerja, sehingga terjadi pengangguran. Hal itu lantaran berbagai persyaratan untuk calon angkatan kerja yang tidak masuk akal dan sangat ketat.

“Bagaimana mengatur persayaratan yang (tidak) terlalu tinggi dan ketat? Kalau dia lulusan SMP kalau dia kompeten mengapa tidak? Tidak harus lulusan minimal SMA, apalagi sarjana. Tidak semua penduduk Indonesia bisa duduk di bangku kuliah. Persyaratan diturunkan tapi tetap menjaga kualitas,” ungkapnya.

Seorang Ibu Rumah Tangga asal Pati, Voni juga berharap agar para kepala daerah yang baru nanti mampu memperbanyak jumlah lapangan perkerjaan, usia pelamar pekerjaan diperluas, harga barang stabil, permintan dan pasokan bahan-bahan pokok tercukupi.

“(Selanjutnya) kurikulum pendidikan yang gonta-ganti tapi penerapan dan hasilnya belum maksimal,” ucap Voni.

Pelaku UMKM yang sehari-hari berdagang es dawet asal Pati, Wati juga mengutarakan keluhan karena usahanya sepi pembeli. Ia berharap, calon kepala daerah yang nanti akan menjabat mampu memperhatikan perekonomian rakyat kecil.

“Keluhannya kurang modal, penjualan agak sepi walaupun musim panas begini. Waktu kulakan, harga-harga pada naik seperti gula, kebutuhan sembako dan lain-lain bulan ini naik," bebernya.

Ia juga mengharapkan para calon kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, agar bisa menstabilkan harga-harga, terutama harga bahan kebutuhan pokok. Hal itu sangat diperlukan agar rakyat kecil tidak semakin tersiksa. Sebab saat ini kebutuhan bahan pokok khususnya beras mengalami kenaikan mencapai Rp15.000 per kilogram.

“Penginnya harganya turun, dibantu modal. Terus harga-harga bahan sembako turun," harpanya.