Jakarta, NU Online

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim bahwa sebagian besar kasus gangguan kesehatan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) disebabkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih baru. Ia memastikan bahwa BGN terus melakukan mitigasi dan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang.

“Jadi total status makanan kami itu ada sekitar 4.700 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan dan perlu anda ketahui bahwa sampai hari ini Badan Gizi Nasional sudah membuat 1 miliar porsi makan. Jadi 4.700 menimbulkan gangguan terhadap anak-anak dan itu kami sesalkan," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Dadan menjelaskan, BGN telah memperketat mekanisme pelaksanaan di lapangan, terutama bagi SPPG baru.

“Kami terus perketat mekanismenya, misalnya SPPG baru kita minta agar memulai dengan hal kecil. Jadi kalau mereka punya daftar empat atau 3.500 orang tercakup dalam 20 sekolah, maka hari pertama kedua disarankan untuk melayani dua sekolah dulu. Setelah mampu melayani, naik lagi, kemudian naik sampai akhirnya bisa 3.500," jelasnya.

Terkait keamanan pangan, ia mengingatkan agar SPPG berhati-hati dalam mengganti pemasok bahan makanan.

“Tapi untuk SPPG lama kami ingatkan agar mengganti supplier juga hati-hati, karena penggantian supplier bisa berdampak yang luar biasa karena selama supplier lama aman ternyata dengan supplier baru tidak aman," tegasnya.

Soal penggunaan makanan ultra-high processed (UHT), seperti susu UHT, Dadan menegaskan bahwa BGN tetap memprioritaskan makanan segar.

“Kami memang mengutamakan fresh food ya. Biasanya ultra-high processed itu kami gunakan kalau libur sekolah atau pada saat Ramadhan. Jadi kami usahakan agar ultra-high processed ini serendah mungkin," katanya.

"Kalau pun kami memberikan susu seperti di Cimahi itu sudah langsung fresh milk diambil dari peternakan dan kemudian dipasterisasi di SPPG dan dibagikan fresh milk setiap hari," tambahnya.

Ia menyatakan keprihatinannya atas kasus-kasus gangguan kesehatan yang masih muncul, meskipun jumlahnya relatif kecil dibanding total porsi yang disalurkan.

“Kami tentu saja Badan Gizi Nasional masih sangat menyesalkan kejadian ini masih ada dan kami prihatin, tetapi kami sudah bisa melihat bahwa sebagian besar kejadian ini karena munculnya SPPG baru dan rata-rata SPPG baru ini memang butuh pembiasaan. Jadi mitigasi tersendiri terkait dengan kejadian dari gangguan pencernaan pada anak didik," ungkapnya.

Dalam rapat internal, Dadan juga membahas data terbaru terkait sebaran kasus. Ia mencontohkan di wilayah 1 (Sumatra), terdapat tujuh kasus gangguan kesehatan. Salah satunya terjadi pada 10 Februari di SPPG 4 Rawang Tebing Tinggi, Tanjung Supang, Sumatra Selatan, yang menyebabkan delapan orang mengalami gangguan kesehatan.

Dadan juga mengakui adanya kasus keracunan di Bogor pada 6 Mei 2025, dengan jumlah penderita mencapai 223 orang. Ia menjelaskan, kasus ini memiliki pola gejala yang muncul bertahap. Makanan dikonsumsi pada Selasa, tetapi gejala baru mulai dirasakan pada Rabu pagi, dan terus bertambah hingga Sabtu.

Menurutnya, pola ini terbilang tidak biasa sehingga BGN memutuskan menghentikan sementara operasional SPPG yang terlibat dan meminta dilakukan perbaikan fasilitas agar sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Ini contoh kantin sekolah yang dijadikan SPPG melayani sekolah itu sendiri dan juga melayani sekolah sekitar. Dan ini ternyata kejadian juga ada 223 orang," pungkasnya.