Jakarta, NU Online

 

Aksi Indonesia Gelap yang dilakukan sejumlah elemen mahasiswa hingga koalisi masyarakat sipil di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Jumat malam (21/2/2025) menuntut sejumlah hal. Aksi ini merupakan lanjutan dari Aksi Indonesia Gelap yang digelar pada hari Selasa (18/2/2025) hingga Kamis (21/2/2025).

 

Tepat pukul 18.30 WIB, perwakilan koalisi masyarakat membacakan tuntutan. Tuntutan ini berkaitan dengan kepentingan publik mulai dari efisiensi anggaran, kesejahteraan para pekerja, dan kebebasan berekspresi.

 

Massa menilai di tengah ketidakpastian ekonomi, kebijakan yang diterapkan pemerintah berpotensi memunculkan problem baru di masyarakat.

 

Penurunan daya beli masyarakat, tingginya biaya pendidikan, pemangkasan anggaran sosial, serta eksploitasi alam tanpa memperhatikan dampak sosial.

 

"Aksi Indonesia Gelap muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan kontroversial di pemerintahan Prabowo-Gibran," Koordinator BEM SI, Satria Naufal, Jumat (21/2/2025) saat menggalang aksi di area Patung Kuda Jakarta.

 

Aksi tersebut tidak hanya digalang elemen mahasiswa, tetapi juga digerakkan oleh koalisi masyarakat sipil. Mereka melayangkan 26 tuntutan kepada pemerintah sebagai berikut.

 

1. Batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan

 

Koalisi menuntut pemerintah menciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokrasi gratis serta batalkan pemangkasan-pemangkasan anggaran pendidikan. 

 

Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran hanya akan memperdalam ketimpangan akses dan memperburuk kualitasnya.

 

2. Cabut PSN Bermasalah

 

Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi masalah perampasan tanah rakyat. Koalisi menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

 

3. Tolak UU Minerba

 

Koalisi menyatakan Revisi UU Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara kritis.

 

4. Implementasi UU TPKS dan UU KDRT

 

Prioritaskan agenda kekerasan terhadap perempuan salah satunya dengan menerbitkan Instruksi Presiden untuk percepatan implementasi UU TPKS Nomor 12 tahun 2022, UU KDRT nomor 3 tahun 2024.

 

5. Akui Persamaan Hak Ragam Gender serta Kelompok Marginal 

 

Menuntut perlakukan dan perlindungan hukum terhadap kelompok kelompok minoritas gender, seksual, dan kelompok marginal lainnya agar terbebas dari diskriminasi dan mendapatkan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan.

 

6. Wujudkan Akses Inklusif dan Ramah Disabilitas

 

Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk memastikan kebijakan dan infrastruktur publik yang inklusif serta menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.

 

7. Sahkan RUU PPRT 

 

Pekerja Rumah Tangga butuh jaminan perlindungan dengan menetapkan hak dan prinsip-prinsip dasar. Negara harus menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja rumah tangga. Pemerintah segera mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan penegakkan hukum lain yang berpihak pada perempuan.

 

8. Hapus kebijakan TNI di jabatan sipil

 

Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis. Sedangkan saat ini sejumlah personel TNI aktif dan polisi aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Hal ini menurut BEM SI telah menyalahi demokrasi dan menyimpang dari tugas pokok mereka yang telah tertuang dalam Undang-Undang.

 

9. Sahkan RUU Masyarakat Adat

 

Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

 

10. Cabut Inpres No. 01 Tahun 2025

 

Instruksi Presiden tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.

 

11. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

 

Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan tidak menjadi alat politik semata.

 

12. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen

 

Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

 

13. Prabowo Keluarkan PP Pengganti UU Perampasan Aset

 

Aksi massa juga mendesak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Perampasan Aset. Korupsi adalah hal yang mendesak dan harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

 

14. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan

 

Massa menilai revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.

 

15. Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih

 

Borosnya anggaran pejabat harus diatasi dengan merombak para pejabat bermasalah.

 

16. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib

 

Koalisi menilai revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang tata tertib sangat bermasalah dan berisiko menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.

 

17. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia

 

Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.

 

18. Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja Kampus dan Tenaga Pendidik

 

Kampus harus memastikan kesejahteraan pekerjanya serta menindak yang tidak manjalankan kewajibannya.

 

19. Tolak Kekerasan pada Jurnalis dan RUU Penyiaran

 

Menolak segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis, menentang campur tangan pihak asing yang merugikan kepentingan nasional serta menolak RUU penyiaran yang dinilai membatasi kebebasan pers dan mempersempit ruang demokrasi.

 

20. Wujudkan Keadilan di Papua

 

Menyerukan penghentian kekerasan, pelanggaran HAM serta kebijakan yang eksploitatif di Papua sekaligus mendorong pendekatan yang lebih adil dan berbasis dialog untuk menyelesaikan berbagai konflik di wilayah tersebut.

 

21. Tolak Revisi UU No. 65 Tahun 1960 

 

Menolak revisi UU Agraria yang berpotensi menguntungkan koorporasi besar dan mengancam hak atas tanah bagi rakyat kecil serta masyarakat adat.

 

22. Tegakkan K3 dilingkungan Kerja 

 

Menuntut penerapan yang ketat terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi pekerja dari kondisi kerja yang berbahaya serta memastikan lingkungan kerja yang aman.

 

23. Sahkan UU Ketenagakerjaan Baru

 

Mengesahkan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan MK Nomor 168 tahun 2024. Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan UU Ketenagakerjaan yang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi guna memastikan perlindungan hak-hak pekerja dan kesejahteraan buruh.

 

24. Hapuskan Sistem Thresold Secara Menyeluruh

 

Massa menuntut penghapusan Sistem thresold secara menyeluruh dari sistem perpolitikan di Indonesia. Menolak ambang batas parlemen dan presidensial resold yang dianggap membatasi demokrasi serta menghalangi partisipasi politik. Kelompok-kelompok kecil dan independen.

 

25. Evaluasi UU Pekerja Migran

 

Massa mendesak evaluasi terhadap UU Pekerja Migran agar memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri termasuk dalam aspek kesejahteraan, hak legal, dan jaminan keselamatan.

 

26. Kaji Ulang RUU KUHP

 

Menuntut kajian ulang terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang mengandung pasal-pasal bermasalah seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan kriminalisasi terhadap kelompok tertentu.