Jakarta, NU Online

Pernyataan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M Lukman Edy yang menyatakan bahwa ada pengamputasian peran Dewan Syuro PKB pasca-Muktamar PKB di Bali pada 2019 dirasakan beberapa pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat.

Rombongan komunitas Dewan Syuro PKB Jawa Barat itu sowan ke PBNU untuk bertabayun dan mengungkap bahwa persoalan penghapusan peran Dewan Syuro PKB juga terjadi di Jawa Barat.

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Cirebon Luthfi Andalusi mengamini pernyataan Lukman Edy bahwa peran dewan syuro tidak jelas meskipun eksistensinya ada.

"Keberadaan dewan syuro saya katakan lebih seperti tempat buangan. Istilahnya wujuduhu kaadamihi, ada tapi tidak ada," ucap Luthfi, Jumat (9/8/2024) di kantor PBNU Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa keadaan tersebut terjadi hampir di setiap DPC PKB di Jawa Barat. Padahal, menurutnya, sebelum itu peran dewan syuro sangat strategis di partai, tapi saat ini tidak ada (perannya).

Pengurus DPC PKB Karawang Jajang Sulaeman juga menyampaikan hal yang sama. Ia membenarkan perkataan Lukman Edy bahwa dewan syuro mengalami degradasi peran di partai.

Ia menegaskan bahwa kedatangannya ke PBNU sebagai upaya mengadu sebagai anak ke orang tuanya. Menurutnya, sudah semestinya persolan ini dituntaskan oleh para orang tua di PBNU.

"Kita meminta kepada para kiai sepuh agar menyelesaikan persoalan ini di PKB. PKB anaknya PBNU. Kita mengadu dan sowan kepada orang tua," ujar Jajang.

Sementara itu, Pengurus DPW PKB Jawa Barat, Havidz Sutansyah menegaskan, persoalan penghapusan peran Dewan Syuro di PKB membuat pihaknya tergugah untuk bertabayun ke PBNU. Menurutnya, sudah semestinya pengurus partai sowan ke PBNU sebagai orang tua yang melahirkan PKB.

"Mudahan-mudahan ini semua dilalui dengan baik. Kita semua yang hadir ini dengan tujuan menyayangi partai," jelas Havidz.

Sebelumnya, Lukman Edy mengungkapkan peran Dewan Syuro PKB dikurangi berdasarkan hasil Muktamar PKB di Bali. Lukman mengatakan berkurangnya peran Dewan Syuro berdampak pada dinamika di internal PKB dan relasinya dengan PBNU.

Hal itu diungkapkan Lukman Edy di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024), usai memenuhi panggilan dari Tim Lima PBNU.

"Semenjak Muktamar di Bali itu sebagian besar kewenangan Dewan Syuro itu dihapus di dalam AD/ART, sehingga kita tidak melihat lagi peran dewan syuro itu, dan itu di semua tingkatan bukan saja di tingkat DPP, tapi juga tingkat DPW dan DPC," kata Lukman.

"Kalau dulu bahkan itu Dewan Syuro ikut menandatangani surat-surat keputusan, kalau sekarang itu tidak ada lagi, dewan syuro tidak lagi menandatangani surat keputusan, tidak lagi keputusan terhadap hal-hal strategis di partai," jelasnya.

Lukman mengatakan, perubahan di PKB yang mengurangi peran dewan syuro berdampak pada relasi PKB dengan PBNU. Sebab, menurut Lukman, Dewan Syuro PKB diisi oleh para kiai dan ulama dari NU.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB merespons pernyataan Lukman Edy dengan melaporkannya ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

Karena menurut Ketua DPP PKB Cucun Syamsurijal, pernyataan Lukman akan sangat berbahaya bagi PKB sebagai institusi maupun pimpinan-pimpinan yang turut diserang karena tidak ada dasar dan bukti.

“Saudara Lukman ini bukan siapa-siapa. Dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang PKB maupun pimpinan PKB,” kata Cucun, sebagaimana dikutip Antara.