Lepas Dai Internasional, Wasekjen PBNU: Dakwah adalah Salah Satu Gerakan NU
Kamis, 27 Februari 2025 | 15:00 WIB

Wasekjen PBNU HM Silahudin saat memberikan sambutan kepada para dai internasional, Rabu (26/2/2025) di kantor PBNU Jakarta. (Foto: NU Online/Ulin)
Jakarta, NU Online
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Wasekjen PBNU), HM. Silahuddin menyampaikan arahan kepada dai internasional Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) untuk menjadi utusan yang membawa, menjaga dan menyampaikan misi-misi Nahdlatul Ulama baik dalam hal keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.
“Anda semua sebagai dai akan membawa misi, baik untuk al-harakah an-Nahdliyyah maupun al-Ri’ayah an-Nahdliyyah,” tuturnya dalam acara Pre-Departure Training Dai Go Global dan Dai Nusantara Ramadhan 1446 H / 2025 M pada Rabu (26/2/2025) di gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan bahwa salah satu bentuk dari pergerakan NU adalah kegiatan dakwah. Adapun dai NU merupakan agen penjaga amaliyah NU yang menurutnya, selama ini NU itu kaya dalam bidang keagamaan, namun juga banyak golongan yang mengambil alihnya.
Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia 56,9% dari 98% Muslim di Indonesia mengaku sebagai warga NU. Artinya, kata Silahudin, jumlah warga NU di atas 100 juta orang.
Sebab itu, ia mengatakan bahwa dengan jumlah NU yang demikian, tugas dai kemudian juga adalah ri’ayah (menjaga) keanggotaan dan juga amaliyah NU.
“Namun kita juga tetap harus menyampaikan dakwah harakah diniyah (pergerakan keagamaan) kepada umat,” imbuhnya.
Menurutnya hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan wajah keislaman Nusantara yaitu Ahlussunah wal Jamaah an-Nahdliyyah yang dapat dibuktikan dengan fakta sejarah bahwa awal pembawa agama Islam di Indonesia adalah Wali Songo.
Selain itu juga untuk menjaga para warga muslim di Indonesia dari ideologi-ideologi baru yang tidak sesuai dengan Islam Ahlussunah wal Jamaah, yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.