Jakarta, NU Online

Tantangan keberlanjutan bisnis media di tengah gempuran media sosial dan pemengaruh (influencer) menjadi sorotan utama dalam kegiatan Outlook Media 2026 yang diselenggarakan Dewan Pers di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis (5/2/2026).

Kegiatan ini mengusung tema Memandang Masa Depan Media: Sinergi Bisnis, Tren Periklanan, dan Integritas di Era Hiper-Konektivitas.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya menegaskan bahwa media arus utama saat ini menghadapi tantangan besar, khususnya dalam menjaga keberlanjutan bisnis di tengah dominasi platform digital dan media sosial.

“Ketika bicara media, kita bicara keberlanjutan bisnis. Saat ini media menghadapi tantangan serius di tengah maraknya influencer dan platform media sosial,” ujar Fifi yang hadir mewakili Menkomdigi Meutya Hafid.

Ia menyoroti kecenderungan ekosistem informasi yang lebih mengedepankan kecepatan ketimbang ketepatan. Menurutnya, media dihadapkan pada pilihan mendasar: sekadar mengikuti arus atau tetap berpegang pada kompas jurnalistik.

“Salah satu tantangan paling terasa adalah periklanan. Banyak keputusan iklan kini diukur dari klik dan algoritma. Trafik tidak lagi sekadar soal eksistensi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan media,” katanya.

Meski demikian, Fifi menekankan bahwa integritas tidak boleh dilepaskan dari praktik jurnalistik. Kecepatan, menurutnya, harus tetap diiringi dengan konfirmasi dan verifikasi sebagai fondasi membangun kepercayaan publik (public trust).

“Eksistensi media bukan hanya soal kepercayaan publik, tetapi juga keberlangsungan bisnis dan iklan. Pers yang berintegritas adalah harapan kita bersama, sebagai ruang publik yang menyediakan informasi yang sehat dan berkeadilan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjaga pers agar tetap demokratis, sehat, dan berkelanjutan secara ekonomi.

“Salam hormat dari Ibu Meutya Hafid. Semoga diskusi ini membantu media tetap sehat secara bisnis dan konsisten menjaga integritas,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai pers memiliki peran strategis sebagai reflektor kebijakan pemerintah sekaligus penyalur aspirasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa kepercayaan menjadi isu krusial di era digital saat ini.

“Pertanyaannya sekarang, kepada siapa publik percaya? Masyarakat kini memiliki media sosial dan menguasai akun pribadinya masing-masing. Di sisi lain, pers juga menjadi instrumen bisnis yang memerlukan keberlangsungan ekonomi,” ujarnya.

Komaruddin menjelaskan bahwa peran Dewan Pers saat ini lebih bersifat orkestratif di tengah sulitnya mengendalikan arus informasi di media sosial. “Dewan Pers itu seperti dewan perwakilan rakyat. Ia menjadi ruang berbicara dan pengimbang di tengah ekosistem media yang sangat cair,” katanya.

Ia juga memaparkan dinamika perkembangan media yang melalui beberapa fase sejarah. Fase pertama, sekitar akhir 1970-an, media berperan sebagai instrumen nation state building dan menjadi rujukan utama masyarakat, kampus, dan pemerintah.

“Fase kedua, sekitar 1990-an, penetrasi bisnis mulai masuk ke media. Iklan meningkat dan mempengaruhi produk pers,” jelasnya.

Adapun fase ketiga, lanjut Komaruddin, adalah era demokrasi liberal yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital dan kapitalisme pasar. Dalam fase ini, relasi media dan politik kian kompleks, di mana keduanya saling membutuhkan sumber daya dan eksposur.

“Politisi membutuhkan media untuk menaikkan rating, sementara media juga berhadapan dengan tuntutan pasar,” pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, Dewan Pers juga memanel sejumlah narasumber yaitu Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, CEO Emtek Media Sutanto Hartono, dan Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Pusat Adi S Noegroho.