Jakarta, NU Online

Setelah DPR menyetujui APBN 2026 dalam rapat paripurna, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa postur anggaran yang telah ditetapkan masih berada dalam koridor kehati-hatian fiskal.

Ia juga mengklaim bahwa APBN 2026 dirancang untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

“(Penggunaan APBN 2026) mungkin tidak maksimal, tapi optimal,” kata Purbaya dalam konferensi pers usai sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan fiskal akan dijalankan secara kontrasiklikal. Artinya, ketika ekonomi membutuhkan dorongan, pemerintah siap memberikan stimulus, tapi saat kondisi membaik, belanja dan utang akan ditekan.

"Batas utang tidak harus kaku. Itu tergantung kondisi ekonomi," ujarnya.

Purbaya optimistis, pemerintah tidak akan menambah utang secara besar-besaran. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat akan menutup kebutuhan pembiayaan.

"Setiap kenaikan pertumbuhan 1 persen, penerimaan negara bisa bertambah sekitar Rp220 triliun," jelasnya.

Mengenai defisit yang ditetapkan 2,68 persen dari PDB, Purbaya menilai angka tersebut masih aman. Ia membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara lain.

"Kita jauh lebih prudent dibanding Amerika atau Jepang. Rasio utang kita masih di bawah 60 persen PDB, sesuai standar maastricht treaty," katanya.

Terkait transfer ke daerah (TKD) yang secara nominal lebih rendah dibanding 2025, ia menegaskan manfaat ke daerah tetap meningkat. Anggaran dialihkan melalui program pusat yang dibelanjakan langsung di daerah.

"Totalnya mencapai Rp1.367 triliun, lebih besar dari tahun lalu. Jadi manfaatnya tidak berkurang," ungkapnya.

Purbaya menambahkan, pemerintah akan memastikan belanja daerah tepat waktu agar tidak mengganggu perekonomian lokal.

"Yang penting, uang benar-benar dibelanjakan di lapangan dan memberi dampak ke masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menekankan pentingnya arah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

"Ketika pemerintah dan Banggar bersepakat pertumbuhan 5,4 persen, bagi kami itu fondasi penting untuk terus mengawal visi dan mimpi, agar ke depan bisa 6 sampai 8 persen," katanya.

Namun, ia mengingatkan agar target pertumbuhan tidak hanya mengejar angka, melainkan juga inklusif dan berkeadilan.

"Dalam konteks itu, investasi di pendidikan, kesehatan, dan pangan bergizi gratis adalah bagian dari game changer untuk meningkatkan kualitas SDM," ungkap Said.

Ia mengutip gagasan ekonom Amartya Sen bahwa pembangunan sejati bukan hanya memberi kesempatan, tetapi juga kapasitas.

"Rakyat harus bisa melakukan sesuatu, menjadi sesuatu, dan mendapatkan kehormatan. Inilah nilai tertinggi dari pembangunan yang kita bungkus dalam APBN 2026," pungkasnya.