Jakarta, NU Online

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan membentuk tujuh desk baru di kementeriannya untuk percepatan program pembangunan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kami dari jajaran Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan dan badan-badan yang terkait melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait dengan program prioritas pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolkam, Jakarta, pada Senin (4/11/2024).

1. Desk Pilkada

Budi menjelaskan, Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Desk ini bertugas untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan adil.

"Demikian juga sudah berjalan dan dikomandoi oleh Bapak Mendagri untuk memastikan Pilkada ke depan ini berjalan dengan aman dan lancar serta jujur dan adil," katanya.

2. Desk Pencegahan Penyelundupan

Budi mengatakan, desk ini akan dikomandoi oleh Kemenko Polkam.

3. Desk Pemberantasan Narkoba
4. Desk Penanganan Judi Online

Kedua desk tersebut akan dipegang langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, Desk Judi Online ini sudah bergerak dengan kecepatan yang penuh. Oleh karenanya, kami memberikan apresiasi kepada Pak Kapolri beserta jajarannya," kata Budi.

5. Desk Koordinasi Penerimaan Devisa Negara
6. Desk Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola

Kedua desk tersebut akan dipimpin oleh Jaksa Agung.

"Desk Tindak Pidana Korupsi sudah melakukan kegiatannya dengan kecepatan tinggi dan telah berhasil mengungkap kasus-kasus besar. Oleh karena itu kita perlu beri dukungan," jelas Budi.

7. Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data

Desk ini akan dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Budi berharap, tujuh desk yang dibentuk itu akan memperkuat kapasitas institusi untuk memberikan stabilitas politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung program-program pembangunan, sehingga ekonomi Indonesia tumbuh.

"Nah, kuncinya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat," tegas Budi.