Jakarta, NU Online

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengklaim akan berkomitmen mendampingi pondok pesantren di seluruh Indonesia dalam menciptakan bangunan yang aman, nyaman, dan layak bagi para santri.

Hal itu disampaikan Dody dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama terkait sinergi penyelenggaraan infrastruktur pesantren di Gedung Heritage Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta Pusat pada Selasa (14/10/2025).

“Kementerian Agama tahu di mana pesantren tumbuh, tetapi yang paling tahu bagaimana membangun dan merawatnya pasti adalah pemerintah daerah setempat. Karena itu, lewat kesepakatan hari ini kita ingin memperkuat peran sebagai ujung tombak pembangunan agar setiap pesantren, sekecil apa pun, mendapat perhatian dari kita semua,” ujar Dody.

Dody menjelaskan bahwa pendampingan Kementerian PU mencakup berbagai aspek, mulai dari proses perizinan, sertifikasi bantuan, hingga dukungan teknis pembangunan.

Ia menyampaikan bahwa pendampingan tahap awal akan difokuskan pada delapan provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbanyak, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

“Sebanyak 80 pesantren besar kami jadikan contoh, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk membangun pembelajaran bersama, bagaimana menciptakan ruang belajar yang kuat, sejuk, dan aman bagi seluruh santri,” katanya.

Sebagai bagian dari pendampingan, Kementerian PU juga menyiapkan layanan hotline 158 yang bisa diakses oleh pondok pesantren yang membutuhkan bantuan teknis atau administratif.

“Kami juga melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk bangunan sederhana di bawah dua lantai. Prototipe-nya sudah tersedia dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung. Untuk bangunan pesantren di atas dua lantai, kami sedang menyiapkan prototipe agar dapat diakses dengan mudah,” ujar Dody.

Lebih lanjut, Dody mendorong seluruh pengurus pondok pesantren untuk memanfaatkan layanan pendampingan agar setiap ruang belajar memenuhi standar keselamatan.

“Karena itu, kita bersama-sama akan menjadi pengarah dan pengawas kebijakan, memastikan setiap bangunan baru melalui proses perizinan yang baik dan benar. Setiap ruang belajar harus memenuhi standar kelayakan minimum bagi para santri,” ujar Dody.