Menyikapi Dinamika Politik, PBNU Serukan Lembaga Negara Jaga Persatuan dan Keutuhan Bangsa
Kamis, 12 November 2026 | 20:00 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) bersama jajaran pengurus PBNU memberikan keterangan persnya terkait dengan sikap PBNU mengenai situasi negara yang berkembang saat ini di Lantai 1 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya No.164, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026). (Foto: NU Online/Suwitno).
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta seluruh lembaga negara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta kehormatan bangsa di tengah dinamika sosial-politik nasional akhir-akhir ini.
Seruan tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia dalam pernyataan sikap bersama di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gus Kikin menjelaskan, pernyataan sikap ini disusun setelah pengurus jam’iyyah mencermati perkembangan sosial-politik tanah air, sekaligus menyerap aspirasi warga NU dari berbagai daerah melalui Konferensi Besar (Konbes) NU yang digelar pada 12 November 2026.
"Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia senantiasa mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menjaga keamanan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Gus Kikin.
Selain itu, NU mendorong agar setiap langkah politik yang diambil oleh lembaga negara selalu mengedepankan semangat kebersamaan demi stabilitas nasional.
"Nahdlatul Ulama meminta kepada seluruh lembaga negara untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan bangsa dan negara, serta mengambil langkah-langkah politik yang mengedepankan semangat kebersamaan dan tetap menjaga keamanan dan persatuan," pungkasnya.
Sebelumnya, PBNU menggelar Konferensi Besar (Konbes) NU Tahun 2026 di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Konbes ini meratifikasi seluruh peraturan perkumpulan yang kini berganti nama menjadi Peraturan Jam'iyah.
Katib Aam PBNU Prof Mohammad Nuh menyebut hasil ratifikasi itu menjadi landasan hukum bagi konferensi wilayah dan konferensi cabang yang ditargetkan mulai berjalan pada Desember.
Prof Nuh menyampaikan, forum tersebut merupakan Konbes pertama dalam kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031.
Ia mengatakan Rais Aam PBNU memberikan taujihat tentang pentingnya Konbes dan pentingnya menjadikan Qanun Asasi sebagai landasan berorganisasi.
"Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan Konbes pertama di kepengurusan 2026–2031. Termasuk Konbes pertama di abad kedua, awal abad kedua," katanya setelah Konbes.
