Nasional

Meski Undang Pejabat Negara di Muspimnas 2026, PMII Pastikan Tetap Kritis dan Independen

Senin, 16 November 2026 | 15:00 WIB

Meski Undang Pejabat Negara di Muspimnas 2026, PMII Pastikan Tetap Kritis dan Independen

Ketua Umum PB PMII, M Shofiyulloh Cokro. (Foto: Dok PB PMII)

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) M Shofiyulloh Cokro memastikan organisasinya tetap menjaga sikap kritis dan independensi meski mengundang sejumlah pejabat negara dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) 2026 di Bandung, Jawa Barat, pada 19-24 November 2026.


Ia menjelaskan, undangan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, pimpinan MPR, DPR, dan DPD, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Muspimnas tahun ini mengusung tema “Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia: Jalan Konstitusional Menuju Indonesia Emas 2045”.


“Kita mempraktikkan critical engagement, bukan oposisi buta yang menolak segala hal tanpa solusi, tetapi juga bukan kelompok yang bisa dikooptasi oleh kekuasaan,” kata Shofiyulloh Cokro berdasarkan keterangan yang diterima NU Online, Ahad (15/11/2026).


Shofiyulloh menegaskan, Muspimnas 2026 juga menjadi momentum untuk menunjukkan posisi gerakan mahasiswa di tengah dinamika kebangsaan.


“Gerakan mahasiswa tidak boleh terjebak menjadi sekadar ruang gema kemarahan tanpa jalan keluar, maupun menjadi stempel pembenaran kekuasaan,” jelasnya.


Negara Kesejahteraan Bukan Sekadar Bagi-Bagi Bansos

Sebelumnya, Shofiyulloh menegaskan bahwa negara kesejahteraan tidak cukup diwujudkan melalui pemberian bantuan sosial. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus mampu mendorong kemandirian sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat.


“Negara kesejahteraan ala Indonesia bukan sekadar negara penyalur bantuan sosial, melainkan negara yang menjamin kedaulatan ekonomi rakyat, akses pendidikan dan kesehatan yang setara, perlindungan sosial yang bermartabat, serta keadilan antargenerasi,” tegasnya.


Sementara itu, Ketua Steering Committee Muspimnas 2026 Acep Jamaludin menjelaskan bahwa salah satu hasil kegiatan tersebut adalah penyusunan buku rekomendasi untuk pemerintah dan parlemen.


Rangkaian Muspimnas PMII 2026 akan berlangsung di tiga lokasi di Jawa Barat, yakni Gedung Merdeka, Taman Braga, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat.


Panitia mencatat sebanyak 300 cabang dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dari seluruh Indonesia telah mendaftar. Sementara itu, sekitar 34 cabang lainnya masih melengkapi persyaratan administrasi.