Nasional

Komnas HAM Nilai Karhutla Cermin Kegagalan Negara Lindungi Hak Rakyat

NU Online  ·  Senin, 16 November 2026 | 09:00 WIB

Komnas HAM Nilai Karhutla Cermin Kegagalan Negara Lindungi Hak Rakyat

Personel Banser bantu padamkan kebakaran hutan di Pangkalan Bun, Kotawaringin, Kalimantan Tengah, Kamis (15/10/2026).(Foto: Banser Satkorcab Kotawaringin)

Jakarta, NU Online 

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Dampaknya dirasakan masyarakat, mulai dari terganggunya kesehatan, terbatasnya akses terhadap air bersih, terhambatnya pendidikan, hingga hilangnya sumber penghidupan.

 

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Anis Hidayah menyampaikan bahwa karhutla tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan kerusakan lingkungan. Lebih dari itu, karhutla merupakan masalah perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara.

 

“Karhutla harus dipandang sebagai persoalan perlindungan dan pemenuhan HAM yang memerlukan penanganan secara komprehensif, mencakup upaya pencegahan, pengendalian, penanganan, penegakan hukum, dan pemulihan korban oleh Negara,” ujarnya kepada NU Online, Senin (16/11/2026).

 

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (16/11/2026) pukul 06.30 WIB, karhutla di tujuh provinsi prioritas telah mencapai 349 titik panas (hotspot) dengan total luas lahan terbakar mencapai 706 hektare.

 

Papua Selatan menjadi wilayah dengan dampak terbesar, yakni 214 titik panas dengan luas lahan terbakar 436 hektare. Disusul Kalimantan Tengah dengan 68 titik panas dan 129 hektare lahan terbakar, Kalimantan Selatan 49 titik panas dan 100 hektare, serta Kalimantan Barat 14 titik panas dan 31 hektare.

 

Sementara itu, Sumatra Selatan mencatat dua titik panas dengan luas lahan terbakar enam hektare, Jambi satu titik panas dengan dua hektare, dan Riau satu titik panas dengan dua hektare.

 

Anis menjelaskan bahwa dampak karhutla menjalar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain mengganggu kesehatan, kebakaran dan kekeringan juga membatasi ketersediaan serta akses masyarakat terhadap air bersih.

 

“Karhutla dan kekeringan mengganggu ketersediaan, akses, dan kualitas air bersih untuk konsumsi, memasak, kebersihan, dan pelayanan kesehatan. Masyarakat juga menghadapi peningkatan pengeluaran untuk memperoleh air bersih, terutama kelompok rentan seperti bayi, ibu hamil, ibu yang baru melahirkan, lansia, dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu,” ujarnya.

 

Di sektor kesehatan, kualitas udara di sejumlah wilayah bahkan mencapai kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya. Pemantauan Komnas HAM menunjukkan adanya peningkatan jumlah pasien dengan gangguan pernapasan yang membebani fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut terlihat dari kepadatan instalasi gawat darurat (IGD), keterbatasan tempat tidur, hingga kesiapan sarana pelayanan kesehatan.

 

Dampak serupa juga dirasakan di sektor pendidikan. Anis menyampaikan bahwa memburuknya kualitas udara memaksa sejumlah sekolah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan beralih ke pembelajaran jarak jauh (PJJ).

 

“Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala jaringan internet, penumpukan tugas, keterbatasan akses dan pendampingan belajar. Komnas HAM juga memperoleh informasi mengenai siswa yang terpaksa bekerja selama masa PJJ dan tenaga pendidik yang tetap diwajibkan hadir di sekolah, sehingga masih menghadapi risiko paparan asap,” tutur Anis.

 

Karhutla juga memukul perekonomian masyarakat melalui gagal panen, kerusakan tanaman pangan dan perkebunan, serta terganggunya distribusi pangan. “Pengeluaran rumah tangga juga meningkat untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masker, obat-obatan, dan bahan pokok,” ujar Anis.

 

Anis menegaskan bahwa negara tidak boleh menunggu jatuhnya korban jiwa untuk memenuhi kewajiban perlindungan HAM. Masyarakat tidak seharusnya terus dipaksa menanggung risiko dan beradaptasi sendiri dengan krisis ekologis yang berkepanjangan.

 

“Negara tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kondisi yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan penghidupannya, serta dipaksa beradaptasi dengan situasi karhutla yang berkepanjangan dan berbagai risiko serta dampak jangka panjang yang menyertainya,” katanya.

 

Anis menekankan bahwa pemerintah harus mengambil tindakan segera, nyata, dan berkelanjutan. Menurutnya, persoalan administrasi, keterbatasan anggaran, maupun kendala koordinasi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menunda kewajiban negara.

 

Komnas HAM menyatakan akan terus memantau tanggung jawab negara dalam penanganan karhutla. Pemulihan, menurut Komnas HAM, tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus mencakup perbaikan lingkungan dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

 

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk memastikan pemulihan pasca Karhutla dilakukan secara menyeluruh melalui pemulihan fungsi ekosistem, tata air dan tutupan vegetasi, serta pemulihan sumber penghidupan dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar,” kata Anis.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang