Nasional

Indonesia Bicara Transisi Berkeadilan di COP31, Walhi Soroti Pengabaian Hak Rakyat

NU Online  ·  Senin, 16 November 2026 | 10:00 WIB

Indonesia Bicara Transisi Berkeadilan di COP31, Walhi Soroti Pengabaian Hak Rakyat

Direktur Eksekutif Walhi Boy Jerry Even Sembiring (kanan) dan jajaran pengurus Walhi mengikuti aksi Global Day of Action di COP31, Antalya, Turki pada Ahad (15/11/2026). (Foto: Dok Walhi)

Jakarta, NU Online

Memasuki pekan kedua Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, arah perundingan iklim global kembali mendapat sorotan. Indonesia didesak tidak hanya mengejar target ambisius transisi energi, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut tidak mengorbankan ekosistem dan hak masyarakat.


Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Boy Jerry Even Sembiring mendesak delegasi Indonesia mengoreksi arah perundingan. Menurutnya, Indonesia tidak boleh mengulang pola lama, yakni menetapkan target baru yang terdengar ambisius tanpa disertai perlindungan memadai bagi lingkungan dan hak masyarakat.


Boy menyampaikan bahwa pekan pertama COP31 berakhir tanpa keputusan final. Arah perundingan selanjutnya bergantung pada draf cover decision yang akan disusun Presidensi Australia pada awal pekan berikutnya.


“Target elektrifikasi global 35 persen pada 2035 menguat sebagai tema utama, sementara peta jalan transisi dari energi fosil hanya dibahas sebagai inisiatif sukarela di luar jalur negosiasi,” katanya kepada NU Online, Senin (16/11/2026).


Menurut Boy, elektrifikasi yang tidak memperhatikan batas ekologis berisiko memindahkan kerusakan dari satu wilayah ke wilayah lain. Kondisi ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia yang masih bergantung pada energi fosil sekaligus menghadapi tekanan akibat ekspansi industri ekstraktif.


Pada 2025, Indonesia memproduksi 790 juta ton batu bara dan sekitar 514 juta ton di antaranya diekspor. Sementara itu, aktivitas pertambangan nikel disebut telah menghilangkan sekitar 193.830 hektare hutan alam. Selain itu, terdapat 740.260 hektare hutan alam di dalam wilayah perizinan Hutan Tanaman Energi.


“Indonesia masih belum serius lepas dari candu energi dan bisnis energi fosil, bahkan atas kedok transisi terus menghancurkan hutan alam untuk melayani ekstraksi nikel dan kebun energi,” ujar Boy.


Ia juga menyoroti draf teks Belém-Antalya Mechanism untuk transisi berkeadilan yang dinilai belum sesuai dengan mandat yang disepakati di Belém.


Menurut Boy, sejumlah proyek yang mengatasnamakan transisi berkeadilan di Indonesia masih mengabaikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan.


“Banyak contoh pengabaian aspek FPIC dalam proyek berkedok transisi berkeadilan di Indonesia. Seperti letusan konflik yang tidak berkesudahan di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara untuk melayani ambisi transisi energi,” ucapnya.


Boy juga menyebut berbagai proyek yang dinilainya sebagai solusi palsu di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Menurutnya, proyek-proyek tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengabaikan penolakan masyarakat. Ia juga menyoroti pemberian label proyek strategis nasional yang dinilai memudahkan pelaksanaan proyek-proyek tersebut.


“Indonesia tidak bisa memperjuangkan transisi berkeadilan di Antalya sambil merampas dan memenjarakan masyarakat di kampung. Delegasi harus mendorong FPIC dan hak atas rakyat atas wilayahnya menjadi syarat operasional mekanisme ini, memberi masyarakat adat, petani, nelayan, dan perempuan peran sebagai pengambil keputusan,” kata Boy.


Walhi Soroti Kerusakan Hutan dalam Agenda COP31

Di sisi lain, Boy menyampaikan bahwa tidak satu pun tema prioritas Presidensi COP31 secara khusus menyebut kerusakan hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta masyarakat adat. Padahal, menurut data yang disampaikan Walhi, emisi akibat kebakaran di Indonesia pada Januari–September 2026 diperkirakan mencapai 307,6 juta ton karbon dioksida. Angka tersebut lebih dari dua kali target FOLU Net Sink 2030 sebesar 140 juta ton.


“Walhi juga mencatat 446 titik panas di 12 konsesi yang terkait proyek karbon. Walhi menilai wacana overshoot 1,5 derajat berisiko menjadi pintu masuk bagi kredit karbon untuk menggantikan perlindungan hutan,” jelasnya.


Boy mendesak delegasi Indonesia memanfaatkan hari tematik Rio Synergies pada 17 November untuk membawa persoalan hutan dan kebakaran ke meja perundingan. Delegasi juga diminta menolak pengakuan kredit karbon dari konsesi yang terbakar serta mendorong pengakuan kontribusi penjaga hutan melalui pendekatan nonpasar Pasal 6.8.


“Delegasi juga perlu menuntut garis dasar target pelipatgandaan dana adaptasi serta pendanaan hibah yang dapat diakses langsung oleh komunitas, sekaligus membuka data seluruh aliran dana iklim, termasuk RBP, JETP, dan BPDLH, beserta penerima akhirnya,” tegasnya.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang