Nasional

Mudik 2026 di Ambang Krisis Energi, Pengamat Desak Transportasi Publik Jadi PSN

Selasa, 10 Maret 2026 | 14:30 WIB

Mudik 2026 di Ambang Krisis Energi, Pengamat Desak Transportasi Publik Jadi PSN

Momen pemudik 2024 lalu di jalur Pantura. (Foto: NU Online/Suwitno)

Jakarta, NU Online

Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Republik Islam Iran memicu kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak dunia. Situasi ini dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi, termasuk menjelang arus mudik Lebaran 2026 di Indonesia.


Juru Bicara Militer Iran, Ebrahim Zolfaghari, sebelumnya memperingatkan bahwa harga minyak dunia bisa melonjak hingga di atas 200 dolar AS per barel setelah serangan terhadap fasilitas dan kilang minyak di Teheran pada Sabtu (7/3/2026).


Menanggapi hal tersebut, Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengingatkan bahwa agenda mudik 2026 berpotensi berlangsung di tengah ancaman krisis energi.


“Ketegangan geopolitik antara Israel-AS dan Iran mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri menjelang mudik Lebaran 2026. Dampak utamanya terasa pada kenaikan harga minyak dunia yang berisiko meningkatkan harga BBM,” katanya kepada NU Online, Selasa (10/3/2026).


Djoko mendesak pemerintah segera menjadikan transportasi publik di seluruh Indonesia sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, gagasan tersebut juga sejalan dengan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 2024 terkait subsidi 100 persen untuk transportasi publik.


“Sudah saatnya transportasi publik ditetapkan sebagai PSN agar penggunaan energi menjadi lebih efisien. Pemerintah diharapkan tidak ragu menyusun perencanaan komprehensif yang melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga,” ujarnya.


Menurut Djoko, prioritas PSN untuk transportasi publik akan sangat bermanfaat dalam menghadapi potensi krisis energi, terutama saat terjadi lonjakan penggunaan BBM selama musim mudik.


“Ketika program angkutan umum tidak menjadi prioritas, kita harus memikirkan alternatifnya. Jika suatu saat BBM terbatas, sementara angkutan umum tidak memadai, tentu ini menjadi persoalan besar,” katanya.


Ia menambahkan bahwa kenaikan harga minyak global berpotensi menjadi ujian bagi ketahanan sistem transportasi Indonesia yang selama ini masih didominasi kendaraan pribadi dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar fosil.


“Krisis ini mencerminkan rapuhnya sistem transportasi Indonesia yang terlalu bergantung pada BBM fosil dan terus mengabaikan urgensi pengembangan angkutan umum,” jelasnya.


Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi pergerakan masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang atau sekitar 50,6 persen dari total penduduk Indonesia.


Kemenhub juga mencatat bahwa pergerakan pemudik terbesar diperkirakan berasal dari Jawa Barat sebanyak 30,97 juta orang, disusul DKI Jakarta 19,93 juta orang, dan Jawa Timur 17,12 juta orang.


Adapun dari sisi tujuan perjalanan, Jawa Tengah diperkirakan menjadi daerah tujuan terbanyak dengan 38,71 juta orang, diikuti Jawa Timur 27,29 juta orang, dan Jawa Barat 25,09 juta orang.