Nasional

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Relevansi Demokrasi Perlukan Komitmen Partisipasi Rakyat

Selasa, 25 November 2025 | 14:00 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Relevansi Demokrasi Perlukan Komitmen Partisipasi Rakyat

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar. (Foto: istimewa)

Jakarta, NU Online

 

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menekankan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang langsung tersedia. Ia menyatakan, demokrasi memerlukan komitmen, kerja keras, dan partisipasi aktif dari rakyat.

 

"Dia bukan sistem yang dijatuhkan dari langit Anda langsung pakai. Bukan. Dia sistem yang ternyata kita harus bekerja di dalamnya, kita harus involve (terlibat)," katanya dalam diskusi Sinergi Konstitusi 2025 (Politik Kartel: Demokrasi dalam Genggaman Elite?), pada Senin (24/11/2025).

 

Zainal menilai demokrasi tetap relevan karena merupakan satu-satunya sistem yang memungkinkan warga ikut dalam pengambilan keputusan. Ia menambahkan, kritik terhadap demokrasi sering muncul karena prasyarat demokrasi gagal dijalankan, bukan karena sistemnya sendiri.

 

Beberapa prasyarat penting menurut Zainal adalah lembaga yang bekerja secara efektif dengan mekanisme check and balances, pemilu yang langsung, jujur, dan adil, serta masyarakat sipil yang kuat.

 

"Sayangnya rata-rata pemimpin otoritarian itu yang dia bunuh adalah check and balances-nya. Makanya legislatifnya dia kuasai, yudisialnya dia intervensi, Mahkamah Agung (dan) Mahkamah Konstitusinya dia domestifikasi, dia jinakkan," katanya.

 

Ia juga menambahkan, rakyat kadang lebih memilih kepentingan sesaat, seperti bantuan sosial atau uang, dibanding memilih dengan pertimbangan strategis, sehingga pemilu kembali tidak berfungsi secara optimal.

 

"Ada satu lagi subsistem yang harusnya bisa bekerja, yaitu masyarakat sipil. Ini sebenarnya yang seharusnya bisa bertahan," katanya.

 

Zainal menekankan bahwa demokrasi tidak menjanjikan sistem yang sempurna. Ia menyebut bahwa demokrasi sering menghadirkan realitas tangan kedua, misalnya informasi calon pemimpin yang telah dipoles media. Namun, ia menilai keunggulan demokrasi terletak pada kesempatan bagi warga untuk ikut memilih dan memengaruhi keputusan, sesuatu yang tidak ditawarkan sistem lain.

 

Pentingnya oposisi pada demokrasi

 

Dia juga menyoroti pentingnya oposisi dalam demokrasi yang tidak boleh hanya bersifat formal di parlemen, melainkan harus aktif dan kritis dari rakyat itu sendiri.

 

"Karena demokrasi itu, karena sistem pemilihan demokrasi itu, bukan sistem pemilihan gaya wahyu," katanya.

 

Zainal menambahkan bahwa di negara berkembang, tantangan utama demokrasi adalah kemampuan sistem untuk menyampaikan kesejahteraan ekonomi. Ia menilai masalah ekonomi menjadi fokus rakyat, sehingga demokrasi tampak lambat dalam memenuhi itu.

 

Ia menyimpulkan bahwa meskipun demokrasi tidak sempurna, sistem ini tetap lebih baik dibanding alternatif lain karena memberi ruang bagi partisipasi, kritik, dan pengawasan rakyat.

 

"Dan itu yang membuat kritik-kritik itu yang saya sebutkan tadi, karena demokrasi gagal menyampaikan kesejahteraan. Itu yang membuatnya menjadi lama," terangnya.