Jakarta, NU Online
Para petani pengelola hutan sosial dari berbagai daerah menyambangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senin (18/9/2023). Para petani yang mendatangi PBNU berasal dari perwakilan lima wilayah yaitu  Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Rombongan petani diterima Ketua PBNU H Syafii Alielha (Savic Ali).

Kedatangan mereka untuk menyerahkan hasil pertanian berupa bawang merah dari hutan sosial yang mereka garap sebagai tanda terima kasih kepada PBNU. Atas perjuangan dan pendampingan PBNU melalui Lembaga Pengelolaan Pertanian (LPP PBNU) kepada umat, hutan sosial yang mereka garap bertahun-tahun, telah secara sah mendapat serifikat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan Republik Indonesia.

Penggarap hutan sosial dari Garut, Dendin Syamsudin mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada LPP PBNU atas perjuangan dan advokasi sehingga masyarakat pengelola hutan sosial akhirnya mendapat sertrifikat. Dendin mengungkapkan, di Garut yang telah mendapat sertifikat ada empat kelompok. Tanah yang mereka garap seluas 944 hektar berlokasi di Panembong, dan 164 hektar di wilayah lainnya.

"Alhamdulillah, kami mendapat sertifikat kelola hutan sosial melalui program KLHDPK dalam tempo yang cepat, padahal sebelumnya kami sudah mengurus bertahun-tahun tidak pernah tembus. Ini berhasil atas wasilah LPP PBNU yang setia mendampingi umat. Ini barakah NU," tutur Dendin.

Sementara itu Savic Ali menjelaskan, program pengelolaan hutan sosial sudah diluncurkan sejak Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono yang dilanjukan Presiden Jokowi Widodo. 

Savic menegaskan, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf memiliki perhatian terhadap masalah tersebut dengan membentuk Satgas yang dipimpin Ketua LPP PBNU. Tugas Satgas adalah membantu dan mengawal proses pengajuan hak kelola hutan sosial.  

Ketua Satgas H Chandra menuturkan, tahap pertama yang telah menerima sertifikat pengelolaan hutan sosial berjumlah 6000 hektar KDP dengan total 4.900 Kepala Keluarga sebagai pengelola. Menurut Chandra, proses cepat tersebut, adalah hasil dari kerja sama PBNU dengan KLH yang ditandatangani pada saat pengukuhan pengurus PBNU di Balikpapan tahun 2022. 

"Kami berterima kasih kepada Gus Yahya dan Ning Alissa wahid yang telah membuat skema usulan, bagaimana PBNU bisa terlibat mendampingi umat dalam proses pengelolaan hutan sosial. Pada tahap kedua, PBNU sedang memperjuangkan ribuan hektar hutan sosial yang dikelola warga akan mendapat sertifikat," kata Chandra.​​​​​​​​​​​​​

Sebagaimana diketahui usai membuka Munas dan Konbes NU, Presiden Joko Widodo membagi-bagikan sertifikat perhutanan sosial kepada masyarakat pada acara Festival Like KLHK di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023). Sejauh ini sudah ada 6,3 juta hektar hutan yang hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian LHK, sertifikat yang dibagikan Presiden adalah SK Hijau Perhutanan sebanyak 1.541 sertifikat dengan luas areal 1,048 juta hektar lebih yang dibagikan ke masyarakat. Ada juga SK Biru Tora seluas 107 ribu hektar yang dibagikan kepada masyarakat. 

Lalu, SK Hutan Sosial untuk hutan adat sebanyak 90 ribu hektar lebih yang dibagikan bagi 23 kelompok adat. Serta, SK Mitra Konservasi seluas 297 ribu hektar lebih bagi 607 kelompok masyarakat juga mitra Perhutani untuk masyarakat produktif yang dibagikan. Keseluruhannya, hingga September 2023 pemerintah telah menyerahkan SK Hutan Sosial seluas 6,37 juta hektare bagi 1,29 juta kartu keluarga dalam 9.642 kelompok atau gabungan kelompok.