Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima kunjungan dari Solidaritas Hakim Indonesia di Gedung PBNU, Jakarta, pada Kamis (10/10/2024). 

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU.

Sekretaris LPBH PBNU Abdul Hakam Aqsho menyampaikan, pihaknya akan membuat kajian untuk menindaklanjuti keluh kesah dari Solidaritas Hakim Indonesia.

"Arahan dari ketua umum tadi, LPBH NU diminta segera membuat kajian dengan pihak-pihak yang berkompeten, pihak-pihak yang terkait, sehingga keluh kesah mereka bisa tepat sasaran, tidak sekadar ditampung kemudian tidak ditindaklanjuti,” jelasnya.

Hakam juga menjelaskan bahwa kajian yang akan dilaksanakan bersifat komprehensif dan perlu adanya pendapat para pakar yang ada di LPBH PBNU, meliputi pakar tata negara, pakar keuangan negara, pakar anggaran, dan pakar-pakar lainnya.

“Kami selaku LPBH mendampingi bersama ketua umum yang sudah mendengarkan permasalahan di lingkungan mereka dan memang betul sudah cukup lama dibahas, tapi sesuai dengan arahan ketua bahwasanya ini memang lintas lembaga dan banyak sekali melibatkan bidang, tidak satu bidang saja. Ada urusan ketatanegaraan, ada urusan kepegawaian, ada urusan keuangan dan seterusnya,” kata Hakam.

Sementara itu, Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Itsnaatul Lathifah menyampaikan, kekuasaan-kekuasaan yudikatif harus diperkuat untuk negara demokrasi, dan hakim adalah benteng peradilan yang saat ini dalam kondisi tidak adil.

“Kalau yudikatif dilemahkan, hakim itu kan benteng terakhir keadilan ya, kalau hakim saja dalam kondisi tidak adil, tidak diperlakukan adil, bagaimana dengan rakyat biasa? Jadi itu titik poinnya,” jelas Lathifah.

Ia menyampaikan, tujuan Solidaritas Hakim Indonesia datang ke PBNU untuk meminta dukungan dan membersamai gerakan kesejahteraan hakim dan lembaga peradilan.

“Kami datang ke PBNU ini, minta dukungan, minta dibersamai gerakan kami, dengan sikap kami. Kami sudah mendeklarasikan diri bahwa kita berniat betul untuk menjaga integritas kita sehingga tidak hanya menuntut soal kesejahteraan, tetapi kita juga minta untuk ayo masyarakat, kita awasi lembaga peradilan ini,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa isu ini merupakan bentuk dari kegelisahan para hakim untuk dapat menjaga diri dan integritasnya agar keputusan-keputusan yang akan diberikan pada masyarakat benar-benar berdasarkan pada keadilan.

“Isu-isu yang kami gaungkan sekarang tentang kesejahteraan hakim bukan isu personal, tetapi ini kegelisahan para hakim untuk bisa menjaga dirinya agar bisa menjaga integritasnya supaya hakim-hakim yang memiliki tekad untuk menjaga integritas tidak goyah, tidak gampang dibeli oleh pihak mana pun sehingga keputusan-keputusan yang akan diberikan kepada masyarakat itu memang betul-betul putusan berdasarkan keadilan tanpa ada intervensi dari mana pun,” tegasnya

Lathifah juga mengajak masyarakat untuk mengawal kinerja hakim, mengawal agar keadilan benar-benar sudah diberikan kepada masyarakat, dan mengajak untuk mengawasi perilaku koruptif atau perbuatan yang bertentangan dengan integritas.

Untuk mengetahui kondisi hakim di daerah Solidaritas Hakim Indonesia telah menyajikan informasi di Instagram resminya: @solidaritas_hakim_indonesia.