Nasional

PBNU Tegaskan Kesiapan Kerja Sama dengan Dewan Perniagaan Malaysia

Ahad, 24 Mei 2026 | 05:30 WIB

PBNU Tegaskan Kesiapan Kerja Sama dengan Dewan Perniagaan Malaysia

Pertemuan PBNU dan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia di Gedung PBNU Jakarta, Jumat (22/5/2026). (Foto: Junaedi)

Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima kunjungan lawatan balas dari delegasi Dewan Perniagaan Malaysia di Gedung PBNU lantai 8, Jakarta pada Jumat (22/05/2026). Pertemuan tersebut menegaskan kerja sama antara PBNU dan Dewan Perniagaan Malaysia yang turut melibatkan perguruan tinggi MIU Malaysia.

 

Pertemuan ini turut menghadirkan aktor strategis Malaysia, profesor, serta kalangan akademik yang berkontribusi menjadikan Malaysia sebagai hub global. Diskusi juga melibatkan Asset Management Harvest dari Singapura, dengan fokus membangun kesepakatan menjadikan Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai motor Asia Tenggara menuju pusat ekonomi baru dunia berbasis syariah.

 

Sekretaris Badan Halal Nahdlatul Ulama (BHNU) Ahmad Rifqi menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kolaborasi dengan Malaysia. 


Ia mengatakan sebagaimana disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, delegasi yang hadir tidak hanya membawa wacana, melainkan rencana konkret yang siap direalisasikan melalui program-program tertentu.  

 

“Pasti menyambut dengan baik seperti apa yang disampaikan Ketua Umum kita, bahwa delegasi yang datang bukan sekadar dengan wacana tetapi rencana kemudian akan direalisasikan program-program tersebut. Pasti ada program prioritas mana-mana yang akan dijalankan dalam waktu dekat,” ujar Rifqi diwawancarai NU Online di Gedung PBNU Jakarta usai pertemuan tersebut.


Rifqi menjelaskan bahwa salah satu program prioritas kolaborasi NU dalam waktu dekat adalah kerja sama di ekosistem halal, mulai dari expo (pameran), kemitraan pelaku usaha, hingga sertifikasi dan peluang lintas ASEAN serta global.


Dia menjelaskan peran LPH NU-HAC dalam menjembatani kerjasama internasional tetap mengikuti arahan Ketua Umum PBNU, sebagai badan khusus di bawah langsung komando ketua umum juga keberadaannya (NUHAC) berjalan sesuai alur Sharia Global Service (SGS).  


“Perlu dipahami dulu bahwa posisi LPH NU-HAC pasti mengikuti apa yang diperintahkan oleh ketua umum, yang dimana Keberadaannya LPH NUHAC sebagai badan khusus ini di bawah badan halal, Nahdlatul Ulama, itu mengikuti alur dalam satu kesatuan SGS,” tegasnya.


Kata Rifqi Sharia Global Service (SGS) merupakan sebuah platform atau entitas yang dibentuk melalui kerja sama antara Nahdlatul Ulama, PBNU, dan Harvest Syariah Fund.


Ia menambahkan bahwa LPH NU-HAC berharap langkah-langkah konkret segera terealisasi dalam waktu dekat. Fokusnya adalah memastikan program prioritas, termasuk kerja sama halal, dapat segera dijalankan.


“Harapannya pasti segera terealisasi, insyaALLAAH Juli ini langkah-langkah konkrit yang bisa segera diambil, segera direalisasikan,” pungkasnya.

 

Senada, Sekretaris Lakpesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ufi Ulfiah menegaskan bahwa lembaga ini memiliki mandat strategis di bawah PBNU untuk melanjutkan berbagai inisiatif penting oleh pengurus Nahdlatul Ulama.

 

“Lakpesdam NU adalah lembaga di bawah PBNU yang memang secara mandataris memiliki fungsi-fungsi untuk melanjutkan berbagai inisiatif yang dianggap strategik oleh pengurus perusahaan Nahdlatul Ulama,” ujar Ulfi.


Ulfi juga menyampaikan bahwa pertemuan sekitar satu tahun lalu dengan Harvest dan Power Pro telah melahirkan sebuah inisiatif yang kemudian berkembang menjadi visi bersama setelah diskusi intensif semalam pada saat working dinner bersama Delegasi Bisnis Malaysia dan Ketua Umum PBNU.


“Ternyata ini adalah ada satu kesatuan visi tentang bagaimana masa depan Southeast Asia dan including Asia Pasifik terhadap satu senter baru di dalam ekonomi karena kita punya dua kapital yang sangat besar yaitu peace and it could be a tool for getting the prosperity (Perdamaian dan itu bisa menjadi alat untuk mendapatkan kemakmuran),” ungkapnya.


Ia menekankan bahwa ke depan perlu ada tim khusus dari PBNU yang melibatkan beberapa lembaga untuk menentukan secara teknis prioritas inisiatif, apakah ada yang didahulukan, ditangguhkan, atau bahkan dijalankan sekaligus karena semuanya dianggap menarik.


Turut hadir dari lembaga dan banom Nahdlatul Ulama, antara lain Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdatul Ulama NU (LPPNU), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Nahdlatul Ulama Halal Center (NU-HAC), kelompok muda NU, Muslimat NU, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU), Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatuk Ulama (LWPNU), serta Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara (APWNU).

 

Kontributor: Ahmad Syafiq Sidqi