Pendidikan di Indonesia Dinilai Tepat Secara Visi, Namun Lemah di Implementasi
Sabtu, 2 Mei 2026 | 19:30 WIB
Jakarta, NU Online
Berbagai persoalan dunia pendidikan dinilai masih kompleks dan saling berkaitan, mulai dari transformasi digital, kesenjangan, kualitas pembelajaran, ketimpangan sistem, kondisi ekonomi, hingga relevansi pendidikan dengan dunia kerja.
Akademisi pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subkhan, menilai arah kebijakan pendidikan di Indonesia secara visi sudah berada di jalur yang tepat. Namun, implementasinya dinilai masih jauh dari harapan.
“Secara visi kita sudah di arah yang tepat, tetapi implementasinya masih jauh panggang dari api,” ungkap Edi kepada NU Online, Sabtu (2/5/2026).
Ia mencontohkan, konsep Pembelajaran Mendalam (PM) yang diusung Kementerian Pendidikan sebagai pengganti Merdeka Belajar pada dasarnya memiliki tujuan baik. Demikian pula dengan konsep “Kampus Berdampak” di lingkungan pendidikan tinggi.
Namun, menurutnya, perubahan kebijakan yang terlalu cepat justru membebani guru di lapangan. Saat guru masih beradaptasi dengan Kurikulum Merdeka, kebijakan baru kembali hadir dengan istilah dan pendekatan yang berbeda.
“Perubahan ini sering kali hanya tampak pada dokumen dan administrasi, tetapi tidak banyak mengubah praktik pembelajaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai istilah baru seperti mindful, meaningful, dan joyful learning pada dasarnya tidak jauh berbeda dari konsep sebelumnya. Namun, tuntutan administratif membuat guru kelelahan dan berpotensi menghambat transformasi pendidikan.
Digitalisasi dan Kesenjangan
Edi menjelaskan, digitalisasi pendidikan sebenarnya telah berkembang pesat sejak masa pandemi Covid-19, ketika guru dan siswa dipaksa beradaptasi dengan teknologi seperti Learning Management System (LMS), konferensi video, hingga berbagai platform pembelajaran daring.
Program pelatihan guru juga telah didigitalisasi melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), yang kini dikembangkan menjadi Ruang GTK.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa digitalisasi tidak hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga kesiapan infrastruktur, kompetensi guru, dan kondisi siswa.
“Belum semua daerah memiliki akses internet memadai dan sarana pendukung. Literasi digital guru juga masih menjadi pekerjaan rumah,” katanya.
Ia mengutip survei pada masa pandemi yang menunjukkan sekitar 67 persen guru masih kesulitan menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran jarak jauh.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah yang sudah maju dan sekolah di daerah pinggiran.
“Digitalisasi tidak bisa diterapkan secara seragam. Sekolah yang belum siap harus dipenuhi dulu standar minimalnya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan teknologi secara berlebihan, termasuk kecerdasan buatan (AI), dapat berdampak pada penurunan daya kritis siswa jika tidak diimbangi fondasi pengetahuan yang kuat.
Tantangan Kurikulum dan Dunia Kerja
Dari sisi kurikulum, Edi menilai secara konsep Indonesia cukup adaptif terhadap perkembangan zaman. Masuknya materi seperti koding dan AI dalam kurikulum menjadi contoh respons terhadap perubahan teknologi.
Selain itu, berbagai kompetensi seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi juga telah terakomodasi dalam profil lulusan.
Namun, persoalan utama tetap pada implementasi di lapangan. “Sebagus apa pun kurikulum, jika guru kelelahan karena perubahan kebijakan yang cepat, maka yang berubah hanya dokumen, bukan praktik pembelajaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, beban administratif yang tinggi membuat guru lebih fokus mengejar target ketimbang memberikan pembelajaran yang kontekstual dan sesuai kebutuhan siswa.
Terkait kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja, Edi menyebut pendidikan vokasi seperti SMK memang diarahkan untuk keterampilan praktis. Sementara pendidikan dasar dan menengah umum lebih berorientasi pada penguatan akademik.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian literasi dan numerasi Indonesia masih rendah. Hal ini tercermin dari hasil survei internasional yang menunjukkan posisi Indonesia masih berada di peringkat bawah.
“Tugas besar kita bukan hanya memperbaiki kurikulum, tetapi juga praktik pembelajaran dan pemerataan kualitas pendidikan,” pungkasnya.