Jakarta, NU Online

 

Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menjelaskan manfaat jika negara dapat memiliki aplikasi transportasi online. Jika hal tersebut tercapai, katanya, prioritas utamanya bukan target, tapi kesejahteraan pengemudi.

 

"Jika negara mengakui pengemudi ojek online (ojol) sebagai lapangan pekerjaan baru, maka idealnya negara membuat aplikasi sendiri untuk menyejahterakan warganya. Dengan begitu, potongan biaya yang dikenakan kepada pengemudi dapat diatur tidak lebih dari 10 persen," katanya kepada NU Online, Selasa (16/9/2025).

 

Djoko mengungkapkan bahwa kondisi saat ini pengemudi merasa terbebani dengan potongan biaya yang mencapai lebih dari 20 persen. Bahkan, dia menegaskan bahwa fokus pemerintah selama ini pada aplikator, bukan pada pengemudi.

 

"Bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah dugaan bahwa sejumlah pejabat yang berurusan dengan aplikasi online sudah menerima fasilitas dari aplikator," ungkapnya.

 

Djoko menyampaikan bahwa karena aplikator sudah menyediakan berbagai fasilitas, sebagian pihak mungkin merasa tidak perlu membuat aplikasi transportasi sendiri.

 

Ia menambahkan, kondisi ini berisiko membuat pemerintah kurang terdorong untuk mengembangkan sistem transportasi daring milik negara. Karenanya, kebijakan yang diambil cenderung lebih mengakomodasi kepentingan perusahaan aplikasi dibandingkan kebutuhan para pengemudi.

 

Lebih jauh tentang aplikasi transportasi online dimiliki negara, Akademisi Program Studi Teknik Sipil ITB Sony Sulaksono Wibowo menegaskan langkah tersebut dinilai strategis dan berpotensi membawa manfaat besar, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

 

"Pemerintah akan memiliki data pasti mengenai jumlah pengemudi transportasi daring. Selama ini, data ini tidak diketahui secara jelas, sehingga sulit untuk menentukan kewajiban membayar pajak dan mengatur kesejahteraan mereka secara efektif," katanya.

 

Selanjutnya, kata Sony, melalui aplikasi tersebut pemerintah dapat memantau kebutuhan mobilitas masyarakat secara tepat waktu, lalu menyusun kebijakan yang berbasis data.

 

"Dengan data ini, pemerintah bisa merancang kebijakan yang lebih tepat dan memastikan ada keseimbangan antara ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand). Hal ini penting agar bisnis ini bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak," katanya.

 

Aplikasi milik negara ini, katanya, akan lebih fokus pada fungsi sosial daripada profit. Artinya, ungkap Sony, kesejahteraan pengemudi dan kemudahan mobilitas warga akan menjadi prioritas, bukan sekadar mengejar keuntungan seperti yang dilakukan oleh perusahaan swasta.

 

"Pemerintah dapat secara rutin melakukan pembinaan kepada pengemudi, tata cara memuat barang, etika membawa penumpang, dan memberikan pengetahuan tentang tertib berlalu lintas yang berkeselamatan di jalan raya," terangnya.