Surabaya, NU Online
Untuk dapat mengembalikan Nahdlatul Ulama kepada rel yang benar, maka hal mendesak yang harus menjadi prioritas peserta muktamar adalah penguatan posisi syuriyah. Karena inti dari NU adalah ulama yang direpresentasikan dalam kepengurusan syuriyah.<>

Ini antara lain rekomendasi seminar nasional dengan tema memperkokoh peran keagamaan, keumatan dan kebangsaan NU yang berlangsung di meeting room Jatim Expo Surabaya, Jum'at (8/5) petang.

Muktamar ke-33 NU yang akan dilangsungkan di Jombang hendaknya lebih memperjelas posisi syuriyah. "Karena makna hakiki dari NU adalah ulama yang direpresentasikan dalam kepengurusan syuriyah," kata Dr H Syahid Mentri dalam kesempatan itu.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini kemudian menyampaikan fakta bahwa pada perjalanan awal NU, yang sangat dominan adalah peran ulama lewat kepengurusah syuriyah.

"Peran Rais Akbar saat KH Hasyim Asy'ari maupun Rais Aam yang dijabat oleh para ulama berikutnya adalah bukti bahwa keberadaan ulama demikian dihormati," kata alumnus Pesantren Tebuireng Jombang ini.

Justru peran organisasi yang dipegang oleh Ketua Umum PBNU tempo dulu nyaris tidak terdengar lantaran hanya fokus kepada penguatan kelembagaan dan aksi nyata kepada umat, katanya. "Hal ini terjadi lantaran ada pembagian tugas yang jelas antara rais aam dengan ketua umum," ungkapnya. Pandangan NU terhadap persoalan keagamaan, keumatan dan kebangsaan demikian dominan sehingga selalu menjadi rujukan banyak kalangan, lanjutnya.

Narasumber lain H Hasan Aminuddin menekankan peran pengayoman yang harus diambil oleh NU. "Kita semakin kehilangan peran NU dalam melindungi warganya," kata mantan Bupati Probolinggo Jawa Timur ini. Anggota DPR RI ini kemudian memberikan sedikit contoh bahwa sangat banyak warga NU di berbagai lapisan, namun tidak disapa dengan baik.

"Ini terjadi antara lain disebabkan NU lemah di data keanggotaan," terangnya. Hasan membayangkan dimulai PBNU yang diikuti kepengurusan di bawahnya hingga level anak ranting, maka seluruh kader NU dapat terpantau dengan baik. Dan hal ini yang selama ini tidak kunjung tuntas diselesaikan, lanjutnya.

Di masa mendatang, NU tidak lagi bisa melakukan klaim besarnya anggota dan warga yang dimiliki. "Pengakuan semacam itu hendaknya dilanjutkan dengan tersedianya data keanggotaan secara pasti dengan sejumlah potensi yang dimiliki," pungkasnya. (Syaifullah/Anam)