Ilustrasi: Santri sebagai bagian dari masyarakat diberikan kesadaran bahaya dan pencegahan Covid-19. (Foto: NU Peduli)
Jakarta, NU Online
Kasus positif Covid mulai menurun dalam tujuh hari belakangan. Meski demikan, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 mulai turun. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor dan dinamika tiap negara.
Direktur SAS Institute, Imdadun Rahmat mengatakan masyarakat tidak boleh diam dan menggantungkan persoalan pandemi kepada pemerintah, tanpa ikut kontribusi. "Dalam hal ini kontribusi sangat diharapkan di tengah kelemahan negara. Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi pandemi Covid-19 itu sendiri," ujar Imdad pada Sabtu (24/07/2021).
Mengisi Webinar Internasional virtual bertajuk Civil Society Melawan Covid-19: Pengalaman Berbagai Negara, Imdad menyerukan agar segala komponen bangsa berlatar belakang apa pun untuk dapat bekerjasama mengatasi pandemi. Ia juga berharap agar masyarakat tidak saling bertengkar di tengah persoalan pandemi yang belum usai.
"Akhir-akhir ini sudah banyak ajakan turun ke jalan menyuarakan aspirasi politik tidak percaya kepada pemerintahan. Padahal, problem tersebut menyalahi protokol kesehatan dan sangat membahayakan bagi kesehatan manusia. Belum saatnya bertengkar, mari atasi dulu problem yang ada baru kembali pada situasi yang normal," ajaknya.
Di Jepang dan Malaysia
Prof Ken Michi dari Woseda University Jepang mengatakan, di Jepang sistem demokrasi mengalami kesulitan. Karena masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, civil society atau masyarakat sosial dalam hal ini memiliki peran penting untuk proaktif atau kritis kepada pemerintah agar dapat melindungi kaum yang lemah.
Berbeda dengan keduanya, Komisioner SUHAKAM Malaysia Jerald Joseph mengungkapkan persoalan pandemi di setiap negara sama, yakni masih adanya bertebaran berita palsu terkait vaksin misalnya yang dianggap berbahaya. Karena itu perlu informasi yang tepat agar sampai kepada masyarakat.
Jeradl menambahkan bahwa dampak dari pandemi memengaruhi berbagai sektor meski demikian pemerintah Malaysia tetap memilih lokdown. "Saat ini Pemerintah Malaysia bahkan memilih lokdown karena lebih mengedepankan kesehatan manusia meskipun isu ekonomi dan keuangan menjadi persoalan utama di tengah pandemi," paparnya.
Webinar Internasional virtual bertajuk Civil Society Melawan Covid-19: Pengalaman Berbagai Negara yang diadakan oleh Said Aqil Siradj (SAS) Institute disiarkan langsung melalui kanal TVNU. Selain ketiga narasuber tersebut, hadir pula Dr Rihab Said Aqil dari Indonesia sebagai pembicara utama dan beberapa pembicara lainnya.
Kontributor: Suci Amaliyah
Editor: Kendi Setiawan