Bekasi, NU Online 
Beberapa pekan yang lalu Ketua Pergunu Kota Bekasi berkampanye menggunakan atribut milik Pergunu seperti baju batik dan bendera. Aksi ini pun tersebar luas di media sosial. 

Menyikapi hal tersebut Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdhatul Ulama (PP Pergunu) membentuk Tim Karteker melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Nomor:062/KEP/PP/IX/2024.

Isi dari surat tersebut berisi 3 poin. Pertama, membekukan pengurus pimpinan cabang Pergunu Kota Bekasi Masa Khidmah 2022-2027, dan menetapkan serta mengesahkan Karteker Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Kedua, Karteker Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut di atas, untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi sebagai berikut:

1. Konsolidasi Organisasi dengan Pimpinan Wilayah Pergunu Jawa Barat dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bekasi
2. Membentuk Pergunu Kota Bekasi dan PAC Pergunu se-Kota Bekasi yang belum terbentuk
3. Melaksanakan Konferensi Cabang Pergunu Kota Bekasi
4. Masa tugas maksimal 1 tahun dan atau terbantuknya PC Pergunu Kota Bekasi yang baru.

 

Ketiga, Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan atau kekeliruan, Surat Keputusan ini akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Sekretaris Pergunu Kota Bekasi Masa Khidmah 2022-2027, Budi Kusmawan berkomentar terkait surat keputusan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Pergunu.

"Jadi intruksi dari pusat itu kan siapa pun yang mengatasnamakan Pergunu Kota Bekasi itu sudah tidak bisa karena sudah dibekukan dari Pusat maka tindakan Pusat mengambil alih dengan membentuk Karteker," kata Budi kepada NU Online Jumat, (27/9/2024).

 

Menurut Budi, Tim Karteker ini dibentuk agar mengawal pembentukan kepengurusan PC yang baru dan PAC yang belum terbentuk, sehingga tidak ada lagi pihak yang mengatasnamakan Pergunu Kota Bekasi selain Tim Karteker dari Pusat.

Budi sendiri mengungkapkan sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Karteker yaitu Muhammad Foujin pada pekan lalu.

"Kami sudah bertemu dengan Ketua Tim Karteker pada minggu lalu membahas tentang pembentukan ini. Untuk bagian teknis atau hal-hal yang berkaitan dengan Tim Karteker kita menunggu arahan lanjutan yang akan diberikan pusat untuk ke depannya," ungkapnya.

Ia menilai bahwa Tim Karteker yang diberi waktu 1 tahun ini harus segera melaksanakan tugasnya karena hal ini bersangkutan dengan stabilitas organisasi.

"Hal ini harus segera diselesaikan karena menyangkut stabilitas organisasi. Maka dari itu harus terbentuk kepengurusan yang baru dengan mengadakan Konfercab dan memberikan SK kepada PAC yang belum memilikinya," tuturnya.