Jakarta, NU Online

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama seluruh kader dan anggota se-Indonesia akan terus menggalang untuk mendesak pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan PB PMII bersikukuh menolak kenaikan harga BBM. 

Bahkan, PMII menilai bahwa kenaikan harga BBM justru menggagalkan rencana pemerintah sendiri yang sedang melakukan upaya pemulihan ekonomi warga. Pasalnya, belum lama ini, pemerintah telah berkomitmen terhadap upaya memulihkan ekonomi secara nasional melalui tiga hal yaitu peningkatan konsumsi, peningkatan aktivitas dunia usaha, dan ekspansi moneter. 

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII Muhammad Abdullah Syukri menyampaikan, pihaknya memiliki berbagai alasan logis untuk menolak kenaikan harga BBM. Salah satunya, kenaikan harga BBM berdampak sangat buruk untuk masyarakat menengah ke bawah. Sebab harga BBM yang naik itu akan diikuti oleh tingginya harga kebutuhan pokok sebagai komoditas pasar. 

Abe mengatakan, sejak adanya wacana kenaikan BBM oleh pemerintah, PB PMII telah melakukan konsolidasi dengan seluruh pimpinan PMII se-Indonesia. Menurutnya, upaya itu dilakukan sebagai wujud pengabdian PMII kepada bangsa dan negara. Ia menegaskan, PB PMII ingin membela masyarakat kecil yang akan terkena dampak dari kebijakan pemerintah itu. 

“Kami PB PMII memiliki alasan yang logis, mengapa kebijakan ini harus dibatalkan. Bagi PMII, masyarakat adalah fondasi penting sebagai penyangga ekonomi negara. Oleh karena itu, di tengah banyaknya masalah yang dihadapi, masyarakat membutuhkan kebijakan yang adil dan merata. Jangan sampai kebijakan negara ini justru membunuh masyarakatnya sendiri,” tutur Abe melalui keterangan tertulis, diterima NU Online, pada Senin (5/9/2022).

Abe menyampaikan bahwa PB PMII siap mengawal kebijakan ini sampai dengan tuntas, artinya, bila tuntutan PB PMII tidak mendapatkan respons dari pemerintah. PB PMII akan menggalang kekuatan dari semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyuarakan aspirasi. 

Sikap PMII untuk membela kepentingan rakyat itu didasari atas alasan bahwa tingginya harga BBM akan mempercepat inflasi dengan berkontribusi pada bertambahnya masyarakat miskin di Indonesia. Begitu pula dengan perputaran roda perekonomian nasional yang jelas akan terganggu seperti pada sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata.

Di samping itu, PB PMII mendesak pemerintah agar serius menyelesaikan persoalan mafia BBM dengan menetapkan kebijakan subsidi tepat sasaran dan mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat ketika proses penyaluran BBM bersubsidi.

PB PMII juga menyoroti soal pengalihan subsidi BBM yang dinilai sangat tidak tepat. Sebab kebijakan yang tidak merugikan masyarakat masih bisa dipilih dan digunakan pemerintah untuk menutupi subsidi BBM. Salah satu contoh yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan mengawasi distribusi penerima manfaat BBM bersubsidi.

“Jangan sampai penggunaannya tidak tepat sasaran. Dalam konteks ini, pemerintah harus memberantas mafia BBM bersubsidi yang telah merugikan dan menyengsarakan masyarakat,” tegas Abe. 

Diketahui, PB PMII menginstruksikan seluruh kader dan anggota se-Indonesia untuk menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM. Aksi ini diberi nama September Bergerak dan digelar secara serentak di seluruh Indonesia, sepanjang September 2022, dimulai pada Senin hari ini. 

Di Jakarta, aksi penolakan kenaikan harga BBM ini digelar di bilangan Istana Negara yang diikuti oleh sekitar 1500 kader. Sementara di daerah-daerah lain, aksi juga digelar dengan titik lokasi di kantor kepala daerah atau gedung DPRD setempat. 

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Alhafiz Kurniawan