Jakarta, NU Online

Presiden Prabowo Subianto merespons wacana penetapan banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra sebagai bencana nasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam sidang kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menyatakan pemerintah pusat telah mengerahkan sumber daya secara maksimal untuk menangani bencana di Sumatra, meskipun status bencana nasional belum ditetapkan.

Ia menilai penanganan masih dapat dikendalikan karena bencana hanya melibatkan sebagian wilayah dari total provinsi di Indonesia.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," kata Prabowo dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Dalam rapat tersebut, Prabowo juga mengungkapkan rencana pembentukan lembaga khusus yang akan difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Lembaga ini dirancang untuk memastikan percepatan pemulihan, termasuk penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Presiden turut menanggapi ucapan terima kasih masyarakat yang kerap ditujukan kepadanya setiap kali bantuan disalurkan. Menurut Prabowo, bantuan tersebut merupakan hasil kerja kolektif banyak pihak, khususnya petugas yang bekerja langsung di lapangan.

"Saya tidak mengerti bahwa terlalu banyak yang mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya kira tolong disampaikan bahwa itu sesungguhnya bukan hasil saya," tuturnya.

"Itu adalah hasil kerja sama kita semua, terutama mereka-mereka yang di lapangan, mereka yang bekerja keras berminggu-minggu, mereka yang juga mempertaruhkan nyawa," sambungnya

Prabowo menyadari bahwa kehadiran pemerintah pusat di lokasi bencana sering kali diidentikkan dengan figur Presiden.

Ia menilai hal tersebut sebagai konsekuensi dari tanggung jawab kepemimpinan, baik saat pemerintah hadir memberi solusi maupun ketika publik menuntut pertanggungjawaban.

"Kalau Pemerintah Pusat sudah hadir atau elemen dari pemerintah pusat hadir, pasti mereka tahunya ini Bapak Prabowo, Bapak Presiden. Saya kira yaitu wajar rakyat berpikir seperti itu. Sebaliknya kalau enggak ada yang beres ya Bapak Presiden juga yang tanggung jawab. Jadi, yaitu risiko seorang pemimpin," pungkasnya.

Data korban bencana Aceh-Sumatra

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melaporkan, korban meninggal dunia akibat bencana Aceh-Sumatra kini mencapai total 1.016 jiwa. Sementara 215 orang masih dalam pencarian, lebih dari 7 ribu warga mengalami luka luka, dan 614 ribu penduduk mengungsi.

Sebanyak 52 kabupaten/kota terdampak dengan kerusakan pada berbagai fasilitas, yakni lebih dari seribu unit fasilitas umum, 219 unit fasilitas kesehatan, 581 unit fasilitas pendidikan, 290 unit gedung/kantor, 434 unit rumah ibadah, 145 unit jembatan, dan 158 ribu unit rumah.

Para dermawan bisa donasi lewat NU Online Super App dengan mengklik banner "Darurat Bencana" yang ada di halaman Beranda atau via web filantropi di tautan berikut: https://filantropi.nu.or.id/solidaritasnu.