Jakarta, NU Online

Presiden Prabowo Subianto menyebut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI berkaitan dengan persyaratan konstitusional yang menurutnya belum terpenuhi.

Prabowo mengaitkan persoalan tersebut dengan perbedaan sistem pendidikan di luar negeri dan Indonesia, serta sejumlah putusan hukum. Menurutnya, Gibran merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, sistem pendidikan di luar negeri tidak sama dengan sistem yang berlaku di Indonesia.

“Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” ungkap Prabowo.

Prabowo kemudian menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, putusan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sistem konstitusional. Hal itu, kata Prabowo, menjadi salah satu dasar Gibran mengajukan pengunduran diri demi kepentingan yang lebih besar.

“Di sisi lain, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita. Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” tuturnya.

Pengunduran diri tersebut terjadi ketika DPR tengah memproses upaya pemakzulan Gibran melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Prabowo menyatakan menerima surat pengunduran diri Gibran dengan berat hati. Ia juga menilai keputusan tersebut menunjukkan sikap tanggung jawab dan kenegarawanan.

“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” imbuhnya.

Setelah surat pengunduran diri diterima, pimpinan MPR mulai membahas proses tindak lanjut dan pengisian jabatan wakil presiden. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.