Jakarta, NU Online

Filsuf dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Karlina Rohima Supelli dalam orasi kebangsaan menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan kedaulatan hukum di tanah air saat ini. Ia kemudian menyoroti soal kedaulatan hukum dan etika demokrasi yang telah dipraktikkan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Demokrasi di Indonesia sekarang ini belum sepenuhanya terwujud tetapi harapan untuk menjadikan Indonesia lebih baik yang memenuhi cita-cita itu ada," kata Karlina dalam Haul Ke-14 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023).

Karlina juga mengatakan bahwa kedaulatan hukum saat ini sedang dalam keadaan terancam. Padahal, hukum seharusnya menjadi tolok ukur kebijakan untuk menentukan apakah adil atau tidak.

"Sekarang ini banyak orang terlena. Tanda-tanda itu beberapa tahun ini mulai terlihat. Bahaya tanda-tanda demokrasi itu terancam sudah ada sejak 2019. Misalnya Undang-Undang KPK untuk antikorupsi itu direvisi. Tidak independen lagi, mau meriksa orang yang korupsi tapi lembaganya tidak independen," ucap Karlina.

Lebih dari 2.500 tahun orang belajar demokrasi. Di Indonesia, juga belajar demokrasi. Ia menekankan pentingnya perbaikan untuk kesejahteraan bersama, sebagaimana kata Gus Dur bahwa politik seharusnya melayani kepentingan dan kebutuhan rakyat.

"Apa yang perlu diperbaiki? Kesejahteraan, kemakmuran rakyat, intinya kemaslahatan bersama. Jadi kalau pemerintah mau mengatur harga minyak, pemerintah meminta persetujuan siapa? Persetujuan rakyat, karena sebenarnya pemerintah mendapat tugas dari rakyat. Kedaulatan rakyat," ujar dia.

Karlina mengingatkan masyarakat agar tidak salah sangka terhadap politik. Sebab menurutnya, Gus Dur melihat politik sebagai sesuatu yang luhur dengan tema perjuangan di dalamnya.

"Politik, kata Gus Dur, adalah kerja panjang yang mulia. Mengapa? Karena melibatkan norma pilihan yang berdampak pada rakyat bersama. Kan dikatakan politik itu pengambilan keputusan, keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan pilihan yang baik dan buruk antara yang benar dan salah, memilih yang baik dan tidak," ujar dia.

Karlina mengutip Gus Dur bahwa tolok ukur demokrasi adalah kepentingan dan kebutuhan rakyat. Karena itu, pemimpin yang kehilangan arah dalam menentukan tolak ukur terhadap kepentingan atau kebutuhan rakyat bukanlah lagi disebut sebagai pemimpin, melainkan hanya menjadi penguasa.

"Karena tidak lagi memiliki moralitas politik, karena tidak melibatkan kepentingan rakyat, yang betul-betul prioritas utama. Jadi politik itu tidak kotor, perilaku sehari-harinya yang kotor," sambungnya.

Karlina juga menegaskan kepada generasi muda pentingnya mempelajari sejarah, agar dapat membandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu. Tujuannya adalah belajar dari pengalaman masa lalu demi kebaikan masa mendatang.

"Buat anak muda, pelajari sejarah supaya kita mengerti dan membandingkan situasi dulu dengan situasi sekarang ini. Baca sejarah, cari sumber, jangan pernah mengatakan saya belum lahir jadi tidak tahu," pungkasnya.