Nasional

Rais Syuriyah PBNU Soroti Risiko Kebijakan Pajak Terlalu Agresif

Rabu, 18 November 2026 | 09:30 WIB

Rais Syuriyah PBNU Soroti Risiko Kebijakan Pajak Terlalu Agresif

Rais Syuriyah PBNU KH Cholil Nafis kritik kebijakan pemerintah soal Pajak. (Dok. MUI)

Jakarta, NU Online

 

Rencana mengejar penerimaan pajak hingga akhir 2026 di tengah tekanan ekonomi masyarakat perlu dilakukan secara hati-hati. Rais Syuriyah PBNU KH Cholil Nafis mengingatkan, kebijakan pajak yang terlalu berat justru berisiko melemahkan sektor usaha formal dan mendorong pelaku usaha beralih ke sektor informal.

 

Peringatan tersebut disampaikan Kiai Cholil merespons kebutuhan pemerintah mengejar penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun menjelang akhir tahun anggaran 2026.

 

Menurut dia, kenaikan beban pajak tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan negara. Tarif yang terlalu tinggi justru dapat mengurangi keuntungan usaha dan melemahkan dorongan pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.

 

Untuk menjelaskan hal tersebut, Kiai Cholil merujuk pemikiran ekonom Muslim klasik Ibnu Khaldun mengenai hubungan antara tarif pajak dan penerimaan negara.

 

“Pajak yang ringan menghasilkan pendapatan yang besar, dan pajak yang berat menghasilkan pendapatan yang kecil,” tulis Kiai Cholil mengutip Ibnu Khaldun melalui akun Instagram pribadinya @cholilnafis dikutip Rabu (18/11/2026).

 

Ia menilai, kebijakan perpajakan yang terlalu agresif ketika daya beli masyarakat sedang tertekan dapat menimbulkan dampak lebih luas. Pelaku usaha berpotensi mengurangi aktivitas produksi atau memindahkan kegiatan ekonominya ke sektor informal yang sulit dijangkau sistem perpajakan.

 

Kondisi tersebut justru dapat mempersempit basis pajak dan menghambat upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara.

 

Sebagai alternatif, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara mempertimbangkan sumber pembiayaan APBN di luar pajak. 

 

Jika penerimaan pajak perlu dioptimalkan, pemerintah disarankan lebih memperhatikan kemampuan sektor usaha besar dibandingkan menambah beban pelaku usaha kecil dan masyarakat.

 

Ia juga mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan potensi zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi umat untuk mendukung kepentingan publik dan memperkuat keadilan sosial.

 

Selain itu, Kiai Cholil menekankan pentingnya transparansi pengelolaan uang negara. Menurut dia, kesediaan masyarakat membayar pajak berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap pemerintah, terutama dalam memastikan penerimaan negara dikelola secara bersih dan memberikan manfaat melalui pelayanan publik.

 

Penerimaan pajak masih kurang Rp514 triliun

 

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun.

 

Pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp514 triliun untuk mencapai proyeksi penerimaan pajak akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.

 

“Masih ada Rp514 triliun yang harus dikumpulkan teman-teman pajak,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

 

Suahasil juga meminta dukungan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan untuk membiayai belanja negara.

 

"Karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” pintanya.