Jakarta, NU Online

Menteri Keuangan suksesor Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa melaksanakan rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/9/2025).

Dalam pemaparannya Purbaya menjelaskan bahwa target Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp638,8 triliun.

"Target-target yang disusun di dalam APBN tahun anggaran 2026 yaitu; satu, target pendapatan negara pada RAPBN tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.147,7 triliun, sementara itu belanja negara ditargetkan mencapai Rp3.786,5 triliun pada RAPBN tahun 2026," katanya.

Ia menegaskan bahwa RAPBN 2026 bakal dikelola secara hati-hati, bijaksana, dan profesional.

"Apabila dilihat berdasarkan sumber dan pengelolaan APBN, rasio belanja kementerian keuangan terhadap dukungan penerimaan tetap pengelolaan belanja negara semakin efisien dari tahun ke tahun," jelasnya.

Baginya, Kementerian Keuangan bakal berperan dalam pengelolaan APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan. Hal tersebut, katanya, sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang keuangan negara, kementerian keuangan menjalankan tugas pokoknya. 

"Satu, perumusan kebijakan fiskal. Dua, pengelolaan hutang negara. Tiga, pengelolaan aset negara. Empat, pengelolaan kas negara. Lima, pengawasan dan pengendalian. Serta enam, akuntansi dan pelaporan keuangan," tegasnya.

"Kementerian keuangan juga menjalankan fungsi khusus yaitu sebagai bendahara umum negara, chief financial officer negara, dan koordinator hubungan fiskal antara pusat dengan daerah" tambahnya.

Tak hanya itu, Purbaya menyebutkan bahwa tekanan terhadap perekonomian global mulai sedikit mereda, namun risiko ketidakpastian tetap perlu diwaspadai.

"Ketidakpastian global utamanya dipengaruhi oleh perang dagang, konflik geopolitik yang memanas, ancaman keamanan global, di mana negara-negara berlomba memperkuat siber dan nuklir," tegasnya.

Ia menganggap, masalah global yang terjadi perlu segera diantisipasi. Jika tidak, katanya, masalah global yang terjadi memerlukan antisipasi segera untuk mencegah gangguan pada rantai pasok global dan fluktuasi harga komoditas yang dapat berdampak pada ekonomi domestik, terutama dalam konteks penerapan prinsip pasar terbuka di Indonesia.

"Sehingga bisa meningkatkan volatilitas harga komoditas, tekanan suku bunga, dan nilai tukar, ini semua kita terus antisipasi dan mitigasi semaksimal mungkin," paparnya.